GMNI Kritik Perayaan Hari Jadi ke-757 Sumenep, Ingatkan Bupati Soal Ketimpangan

SUMENEP, Rilpolitik.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritik perayaan Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah dinilai terlalu berfokus pada kemeriahan seremoni di tengah persoalan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan yang masih membelit masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Sekretaris DPC GMNI Sumenep, Ahmad Fauzan, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026). Ia mempertanyakan esensi perayaan hari jadi ketika sebagian masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ada yang patut dipertanyakan dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Pemerintah berpesta dengan panggung, hiburan, dan seremoni, sementara sebagian rakyatnya masih berjuang mempertahankan hidup. Kabupaten bertambah usia, tetapi kesejahteraan belum tentu ikut dewasa,” kata Fauzan.

Menurutnya, ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.

Masyarakat kepulauan, kata dia, masih dihadapkan pada mahalnya transportasi laut, keterbatasan listrik, buruknya akses kesehatan dan pendidikan, hingga persoalan infrastruktur serta ekonomi.

“Mereka masih menggantungkan hidup pada pancing, jaring, perahu, dan cangkul. Ketika pemerintah sibuk merayakan kemajuan, rakyat justru sibuk memastikan dapur mereka tidak kehilangan asap,” ujarnya.

Ia secara tegas mengkritik kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo di Kabupaten Sumenep yang dinilai lebih mementingkan acara seremonial ketimbang menyelesaikan persoalan ketimpangan.

“Ini merupakan kecacatan berpikir dalam memahami keadilan, menganggap kemajuan daerah cukup dirayakan, tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh rakyat merasakan hasilnya,” katanya.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran filsuf John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice (1971). Dalam perspektif keadilan Rawls, kata Fauzan, kebijakan publik semestinya memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.

“Artinya, masyarakat kepulauan semestinya menjadi prioritas kebijakan, bukan sekadar pelengkap pidato pembangunan,” ujarnya.

“Begitu pula Marhaenisme Bung Karno. Keberpihakan kepada rakyat kecil bukan diukur dari seberapa fasih pemerintah mengucapkan kata kesejahteraan, melainkan dari seberapa nyata kebijakan membebaskan rakyat dari ketidakberdayaan struktural,” tambahnya.

Ia pun mempertanyakan implementasi nilai-nilai Marhaenisme oleh Bupati Sumenep yang notabene kader PDI Perjuangan (PDIP), ketika nelayan masih menghadapi ketidakpastian ekonomi, petani bekerja dengan keterbatasan fasilitas, dan masyarakat kepulauan masih kesulitan mendapatkan hak-hak dasarnya.

“Jangan-jangan yang cacat bukan sekadar pemerataannya, melainkan cara pemerintah memahami keadilan dan menerjemahkan keberpihakan kepada rakyat,” kritiknya.

Fauzan menegaskan, GMNI Sumenep tidak menolak perayaan Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Namun, ia menyayangkan apabila kemeriahan acara justru menjadi semacam tirai yang menutupi persoalan ketimpangan di tengah masyarakat.

Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran yang digunakan untuk perayaan tersebut dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, terutama nelayan dan petani.

“Masyarakat kepulauan bukan halaman belakang kabupaten, bukan objek kunjungan politik, apalagi sekadar lumbung suara setiap musim kekuasaan,” tegasnya.

Fauzan mengingatkan Bupati Sumenep untuk tidak hanya sibuk menghitung usia kabupaten, sementara persoalan dasar masyarakat tak terselesaikan.

“Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa megah panggung yang mampu dibangun, melainkan seberapa banyak penderitaan rakyat yang berhasil diakhiri. Jangan sampai pemerintah merayakan Sumenep yang semakin tua, sementara rakyatnya terus diwarisi ketidakadilan yang sama,” katanya.

“Panggung boleh megah, musik boleh bergemuruh, tetapi jangan berharap tepuk tangan rakyat apabila jeritan mereka masih tidak pernah didengar,” pungkas Fauzan.