JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Ia menilai penguatan surveilans dan perlindungan kelompok rentan perlu dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Kementerian Kesehatan mencatat aktivitas influenza di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Hingga minggu ke-38 tahun 2026, proporsi positif influenza dalam surveilans mencapai sekitar 56 persen.
“Peningkatan kasus tentu perlu menjadi perhatian, tetapi masyarakat tidak perlu panik. Yang harus diperkuat adalah kewaspadaan, surveilans, kesiapan fasilitas kesehatan, dan komunikasi publik yang konsisten,” kata Netty, Rabu (30/9/2026).
Menurut Netty, data surveilans juga menunjukkan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Dalam laporan Kemenkes, sekitar 39 persen kasus influenza yang terdeteksi pada periode tersebut berasal dari kelompok usia 0–4 tahun.
“Anak usia dini harus menjadi perhatian karena mereka termasuk kelompok yang cukup banyak terdeteksi dalam surveilans. Edukasi kepada orang tua mengenai gejala influenza, kapan harus berkonsultasi ke fasilitas kesehatan, serta pentingnya menjaga kebersihan dan etika batuk perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Netty juga menyoroti munculnya influenza A(H3N2) subclade K yang telah terdeteksi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data surveilans Kemenkes, subclade tersebut telah ditemukan pada 184 kasus sejak 2025 hingga minggu ke-36 2026 dan tersebar di 20 provinsi.
“Jangan sampai istilah-istilah teknis justru membuat masyarakat salah memahami situasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang sederhana, berbasis data, dan mudah diikuti masyarakat,” katanya.
Netty juga mengapresiasi imbauan Kemenkes agar masyarakat tidak melakukan panic buying obat antivirus seperti oseltamivir. Penggunaan obat tersebut perlu berdasarkan indikasi medis dan tidak dilakukan secara sembarangan.
“Jangan sampai kekhawatiran terhadap influenza justru mendorong masyarakat membeli atau mengonsumsi obat tanpa pemeriksaan. Pengobatan harus mengikuti indikasi dan rekomendasi tenaga kesehatan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memastikan tiga hal berjalan bersamaan: deteksi dini yang kuat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dan edukasi masyarakat yang konsisten.
“Komisi IX tentu mendorong agar sistem surveilans terus diperkuat. Kita ingin pemerintah mampu mendeteksi perubahan pola influenza lebih cepat, fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Kewaspadaan harus meningkat, tetapi kepanikan jangan,” pungkas Netty.

![Gedung KPK. [dok. rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250326-WA0003-350x220.jpg)









![Gedung KPK. [dok. rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250326-WA0003-180x130.jpg)




