Anak Krakatau Erupsi, Anggota DPR Minta Pemerintah Perkuat Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat menyusul masih berlangsungnya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini berstatus Level III atau Siaga.

Netty mengatakan, erupsi Anak Krakatau tidak hanya harus dilihat sebagai persoalan kebencanaan dan keselamatan wilayah sekitar, tetapi juga perlu mendapat perhatian serius dari perspektif kesehatan masyarakat, terutama dengan adanya sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah.

“Erupsi Anak Krakatau harus kita lihat bukan hanya sebagai persoalan kebencanaan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dari risiko paparan abu vulkanik,” ujar Netty, Senin (7/9/2026).

Menurut Netty, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu memastikan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit dan tenaga kesehatan di wilayah terdampak, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya gangguan pernapasan, iritasi mata dan gangguan kesehatan lainnya.

“Jangan sampai kita baru meningkatkan kesiapsiagaan setelah masyarakat dalam jumlah besar datang ke fasilitas kesehatan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” katanya.

Netty secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

“Kelompok rentan memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih khusus. Mereka harus menjadi prioritas dalam mitigasi dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik,” ujarnya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat perlindungan, termasuk masker, bagi masyarakat di wilayah yang mengalami paparan abu vulkanik.

Namun, menurutnya, perlindungan tidak cukup hanya dengan membagikan masker. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi kualitas udara, tingkat risiko paparan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi kesehatan.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana, cepat dan mudah dipahami. Kapan harus membatasi aktivitas di luar rumah, siapa yang harus lebih berhati-hati, dan kapan harus segera mencari pertolongan kesehatan,” kata Netty.

Netty juga menyoroti perlunya perhatian terhadap pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar ruangan, seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, nelayan dan pekerja lapangan lainnya.

“Mereka memiliki risiko paparan yang lebih tinggi karena tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitas. Karena itu, aspek perlindungan bagi para pekerja juga harus menjadi bagian dari mitigasi,” tegasnya.

Selain paparan langsung kepada masyarakat, Netty meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap sanitasi lingkungan, termasuk memastikan sumber air dan bahan makanan masyarakat tetap aman dari kemungkinan kontaminasi abu vulkanik.

Ia juga mendorong koordinasi yang kuat antara Kementerian Kesehatan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan dampak erupsi berjalan terpadu.

“Informasi mengenai aktivitas gunung, sebaran abu dan langkah perlindungan kesehatan harus saling terhubung. Jangan sampai masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri sementara masyarakat membutuhkan informas yang utuh,” ujarnya.