![Warga kampung Tapakerbau tampak berusaha mengusir eskavator yang sedang beraktivitas di laut. [Tangkapan layar]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260406-WA0003.jpg)
SUMENEP, Rilpolitik.com – Konflik terkait pantai atau laut bersertifikat hak milik di dekat Kampung Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep kembali memanas pada Minggu (5/4/2026).
Hal itu dipicu oleh masuknya kembali alat berat berupa ekskavator ke area laut yang saat ini masih dalam proses penanganan di Polda Jawa Timur atas dugaan korupsi dalam proses penerbitan SHM pada objek tersebut.
Berdasarkan video yang diterima rilpolitik.com dari kuasa hukum warga Tapakerbau, Marlaf Sucipto, tampak sejumlah warga setempat berusaha mengusir ekskavator yang melakukan aktivitas pengerukan di laut untuk reklamasi.
“Konflik Tapakerbau akan kembali bergolak. Hari ini (5/4), Ekskavator kembali masuk laut. Warga mulai turun untuk menghalau ekskavator,” kata Marlaf lewat pesan singkat.
Marlaf menyampaikan, pengembang masih memaksakan diri melakukan reklamasi untuk pembangunan tambak garam meski proses hukum saat ini masih berjalan di Polda Jatim.
“Di tengah proses hukum masih bergulir, mereka masih memaksakan diri untuk mereklamasi laut menjadi tambak garam,” ujarnya.
Sebagai informasi, kasus sertifikasi pantai/laut Tapakerbau saat ini sedang ditangani Polda Jawa Timur. Kasus ini dilaporkan oleh warga Tapakerbau bernama Ahmad Shidiq.
Kasus tersebut semula dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan kejahatan jabatan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas pantai/laut Tapakerbau.
Namun, penyidik Polda Jatim belakangan menemukan adanya dugaan kerugian negara dalam proses penerbitan SHM tersebut. Sehingga penanganannya dilimpahkan ke Subdit Tipikor.
Dalam perkara ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun, belum diketahui secara detail nama-nama tersangkanya.
Penetapan tersangka ini terungkap dalam surat Kejati Jatim bernomor B-7588/M.5.4/Eoh.1/09/2025, yang ditujukan kepada Marlaf Sucipto selaku kuasa hukum pelapor, tertanggal 26 September 2025.
Dalam surat tersebut hanya disebutkan Mina dkk sebagai tersangka. Mina sendiri diketahui merupakan mantan Kepala Desa Gersik Putih.
(War/rilpolitik)
