Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Istana Carikan Jalan Keluar

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Prubaya Yudhi Sadewa menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta-Bandung.

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek ambisius mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Prasetyo mengatakan, keberadaan Whoosh harus didukung karena keberadaannya sangat membantu masyarakat.

“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo kemudian menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Dan justru kita pingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuh dia.

Diketahui, Purbaya menegaskan tidak akan menggunakan APBN untuk membayar hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun.

Menurut Purbaya, utang tersebut bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.

Dia mengatakan, seharusnya utang tersebut dibayar oleh Danantara. Sebab, sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).