KEK atau KO: Madura, Tuan Rumah yang Selalu Jadi Tamu di Pesta Rokok

Oleh: Fauzi As
Pengamat kebijakan publik.

---

Pak Menteri yang terhormat, atau lebih tepatnya Pak Menteri yang katanya koboy. Kami bersyukur akhirnya punya menteri yang tidak hanya pandai berfoto dengan topi petani, tapi juga katanya berani “membunuh rokok ilegal”. Tentu saja, rokok ilegal yang dimaksud adalah yang datang dari luar negeri.

Kalau yang dari dalam negeri? Jangan khawatir, katanya akan “dibina”.

Ah, betapa indahnya kata dibina. Padahal dalam kamus rakyat kecil, dibina sering berarti: dibinasakan dengan pajak lebih ketat, diperas dengan cara lebih halus, atau diajak rapat berisi janji manis, lalu ditinggalkan seperti mantan yang sudah menemukan pasangan baru.

Ekonomi Asap, Harga Diri yang Terbakar

Mari kita bicara ekonomi, Pak. Tembakau Madura itu bukan sekadar daun yang dijemur di bawah terik matahari, tapi juga simbol harga diri. Kalau petani bisa mengolah sendiri, dari daun hingga rokok, maka harga tidak lagi ditentukan oleh tengkulak yang senyumnya lebih mahal daripada timbangannya.

Bayangkan jika Madura punya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tembakau: pabrik berdiri, gudang ekspor berjejer, anak muda bekerja bukan hanya di proyek batu bata, tapi juga di industri yang harum oleh daun emas ini.

Tapi tentu, di negeri ini selalu ada catatan kecil: yang besar makin besar, yang kecil dibunuh atau tetap jadi penonton.

Petani kita sering diposisikan sebagai figuran dalam drama pembangunan muncul di babak awal sebagai korban, lalu hilang di babak akhir saat pengusaha besar menerima tepuk tangan.

Narasi yang Tak Pernah Mati

Pak Menteri mungkin belum tahu, di Madura ada narasi yang tak pernah mati: “Madura adalah Tembakau.” Kalimat ini bisa jadi semboyan perang kalau petani terus disudutkan.

Kalau saja harga ditata, rantai distribusi jelas, dan kebijakan tidak dijadikan bahan dagangan politik, maka stabilitas sosial pun terjaga. Konflik antara petani, pengusaha, dan pemerintah bisa mereda.

Sayangnya, di negeri yang terlalu cinta proyek mercusuar, suara petani sering dianggap seperti asap rokok: terlihat, tapi mudah hilang ditiup angin.

Cukai: Rendang yang Dimakan Orang Lain

Negara selalu teriak soal cukai. Katanya, Madura hanya menikmati Rp198 miliar, padahal kontribusinya tembakau Madura kira-kira mencapai Rp72 triliun. Itu ibarat rakyat menanam, memanen, mengeringkan, lalu yang makan daging justru mereka yang perusahaannya nongkrong di bursa saham.

Kami meminta KEK Tembakau, agar bisa jadi bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat. Hal itu sangat masuk akal, karena Presiden punya Asta Cita delapan cita-cita yang manis seperti janji kampanye.

Tapi di lapangan, jangan kaget kalau KEK hanya jadi Asta Tingkah: proyek bancakan, komando kabur, petani tetap di pinggir jalan, sementara politisi sibuk selfie di depan plang proyek bantuan.

Madura: Dari Pusat Garam ke Pusat Olok-olok

Madura pun terancam lagi-lagi hanya jadi bahan olok-olok: pusat rokok ilegal, tempat razia aparat, dan judul berita miring seolah penuh malung. Padahal, kalau serius, Madura bisa jadi ikon tembakau dunia bukan sekadar catatan kaki di laporan tahunan Kemenkeu.

Pak Menteri, terkadang rencana itu indah di PowerPoint.

Tapi kami sudah kenyang dengan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang cuma jadi papan nama.

Koboy, Jangan Salah Tembak

Jadi, Pak Menteri koboy, kalau benar-benar mau membunuh rokok ilegal, jangan hanya menembak kapal asing. Arahkan juga peluru ke ketidakadilan yang sudah lama bercokol di dalam negeri. Pada mereka yang menumpuk kekayaan dari tembakau kami.

Petani kami sudah terlalu lama jadi asap: terlihat, tapi tidak pernah dihirup.

KEK Tembakau Madura bisa jadi jalan emas, tapi itu hanya bisa terjadi jika dikawal dengan cara yang benar, mendengar dari kami langsung, diskusi di atas tikar kami, bukan dengan plakat peresmian.

Sebab kalau tidak, Madura hanya akan menambah koleksi: dari pusat garam yang dimakan impor, ke pusat rokok yang dimakan rente. Dan itu, Pak Menteri, jauh lebih berbahaya daripada rokok ilegal.