IKMM Jakarta Demo Kejagung, Minta Kasus PT WUS Sumenep Dibuka Lagi

JAKARTA, Rilpolitik.com – Kasus korupsi dana Participating Interest (PI) BUMD Kabupaten Sumenep, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) kembali mencuat ke publik. Kasus yang pernah menjerat Sitrul Arsyih Musa’ie dan Taufadi sebagai terpidana itu kini diminta untuk dibuka kembali.

Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM) Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025).

Mereka menyebut penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada 2017 lalu itu tebang pilih. Sebab, tidak semua aktor yang diduga terlibat ditangkap.

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Fathor Rohman secara tegas menyebut nama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo patut diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,435 miliar dan US$ 203.630 itu.

Akan tetapi, kata Fathor, hingga saat ini tidak ada tindakan hukum apa pun terhadap Achmad Fauzi.

“Kami nilai bahwa penanganan kasus korupsi di PT WUS Sumenep sangat tebang pilih. Sebab, Bupati Sumenep Achmad Fauzi belum juga diperiksa dan ditangkap. Padahal, ia diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi di PT WUS,” tegas Fathor di depan Kejagung.

Oleh karena itu, IKMM Jakarta mendesak Kejagung untuk membuka kembali kasus korupsi di perusahaan pelat merah milik Pemkab Sumenep itu.

“Kami mendesak kepada Kejagung untuk membuka kembali kasus korupsi PT WUS dengan pengusutan mendalam dan memberikan hukuman kepada seluruh pejabat yang terlibat korupsi. Harapan masyarakat Madura, khususnya Sumenep, bergantung kepada Kejagung untuk mengungkap aktor sebenarnya dalam korupsi PT WUS,” ujar dia.

Lebih lanjut, IKMM Jakarta menilai bahwa pengusutan kasus korupsi di Madura selalu tebang pilih dan tidak bisa menyentuh orang berpengaruh, meskipun dugaan keterlibatannya sangat kuat dan jelas. Menurutnya, hal itu yang membuat Sumenep susah untuk maju dan bersaing dengan daerah lainnya.

“Kejagung jangan pernah takut, di mata hukum tidak mengenal pangkat dan jabatan seseorang, jika sudah bersalah di mata hukum, maka harus ditangkap agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ucapnya.

“Kami tahu Achmad Fauzi sedang berkuasa, tapi kami lebih mendukung Kejagung untuk menegakkan hukum secara adil,” imbuhnya.

Fathor mengatakan, masyarakat Madura, khususnya Sumenep, menaruh harapan besar terhadap Kejagung RI untuk membersihkan para koruptor yang berlindung di balik kekuasaan. Salah satunya dengan memeriksa dan menangkap Bupati Sumenep Achmad Fauzi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi PT WUS.

“Kejagung menjadi harapan besar masyarakat Madura, khususnya Sumenep, untuk membersihkan dari koruptor yang berlindung di bawah kekuasaan. Kami ingin Sumenep maju dan tanpa korupsi seperti Kabupaten lain. Achmad Fauzi sebagai Bupati, sekali lagi, harus diperiksa dan ditangkap dalam dugaan keterlibatannya dalam korupsi di PT WUS,” tegas dia.

Terakhir, IKMM Jakarta menegaskan akan terus mengawal tuntutan aksinya sampai Kejagung membuka kembali kasus korupsi PT WUS tanpa tebang pilih dengan menetapkan Achmad Fauzi sebagai tersangka.

“Kami siap mengawal karena yang dijadikan tersangka hanya merupakan korban dari aktor utama yang tiada lain kami duga salah satunya adalah Achmad Fauzi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Jawa Timur (APSI Jatim), Sulaisi Abdurrazaq menyebut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo seharusnya juga diseret dalam kasus korupsi PT WUS.

Sulaisi menjelaskan, surat dakwaan kasus PT WUS secara terang menyebut adanya peran Fauzi dalam pencairan dana PI hasil pengelolaan migas Sumenep di Jakarta. Saat itu, status Fauzi sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta.

“Bagi saya, seharusnya kalau kita mau jujur, begitu namanya tegas disebutkan di dalam dakwaan dia seharusnya diseret dong. Kenapa dia tidak diseret? Di dalam persidangan disebutkan nama dia bahwa dia yang tanda tangan pencairan uang di Jakarta. Tanpa tanda tangan kepala kantor perwakilan PT WUS di Jakarta nggak mungkin uang bisa dicairkan. Jelas perbuatannya, jelas akibat dari perbuatan yang dilakukan,” ungkap Sulaisi dalam sebuah diskusi di kawasan Pajagalan, Kota Sumenep pada Selasa (29/7/2025).

(Ah/rilpolitik)