PKB Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Bupati Dipilih DPRD

JAKARTA, Rilpolitik.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan dua pola pemilihan kepala daerah. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, partainya ingin pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung.

Cak Imin mengklaim, hal itu sejalan Nahdlatul Ulama (NU) yang menginginkan adanya evaluasi dalam pemilihan kepada daerah secara langsung.

Dua alasan, menurut Cak Imin, pola pemilihan kepala daerah harus diubah dari langsung menjadi tidak langsung. Pertama, pemilihan secara langsung membutuhkan biaya mahal. Kedua, pemerintah daerah belum bisa mandiri.

“Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” kata Cak Imin.

Oleh karena itu, PKB mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih DPRD.

“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” ujarnya.