Kemendikdasmen Berencana Terapkan Kembali Kebijakan Tak Naik Kelas

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027/2028.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan rencana penerapan kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Kini, Kemendikdasmen tengah merampungkan penyusunan peraturan menteri serta petunjuk teknis sebagai pedoman dan landasan hukum pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum resmi diberlakukan.

“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Mu’ti, Sabtu (17/10/2026).

Mu’ti meyakini kebijakan tidak naik kelas dapat mendorong motivasi belajar peserta didik, meningkatkan penguasaan materi akademik, serta membangun karakter dan mental siswa yang kuat.

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujarnya.

Mekanisme evaluasi kenaikan kelas, jelas Mu’ti, nantinya tidak hanya mengacu pada kemampuan akademik atau penguasaan materi pelajaran, tetapi juga menjadikan perkembangan karakter siswa sebagai salah satu aspek pertimbangan utama.

PGRI Setuju

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) setuju dengan rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas.

“Saya setuju, pada hakikatnya, pendidikan bukan sekadar menyelesaikan kurikulum atau menghabiskan waktu untuk belajar selama satu tahun,” Ketum PGRI Unifah Rosyidi, Sabtu (17/10/2026).

Dia mengatakan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan hingga kemampuan berpikir yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan.

“Karena itu, kenaikan kelas seharusnya mencerminkan perkembangan kompetensi yang nyata. Siswa yang naik kelas idealnya telah menguasai kemampuan dasar sebagai bekal mempelajari materi yang lebih kompleks,” imbuhnya.