Di negeri yang tak pernah benar-benar sembuh dari kecemasan sejarah, Polri bukanlah sekadar lembaga teknis yang berdiri di ujung struktur negara. Ia adalah wajah kekuasaan yang paling sering kita temui: di jalan-jalan yang kita lewati setiap pagi, di ruang-ruang publik yang dipagari garis kuning, di layar kaca yang memproduksi imajinasi tentang ketertiban. Polisi bukan ide abstrak, melainkan tubuh yang berdiri di depan kita, menandai batas antara hukum dan kekerasan, antara rasa aman dan rasa takut.
Namun pertanyaan yang sering kali mengendap di balik wacana ketertiban itu tetap sama: siapa yang menjaga para penjaga? Siapa yang menakar kuasa yang mereka pegang, yang kadang begitu besar hingga menyaingi pengadilan? Di balik seragam yang tampak tegak dan doktrin kedinasan yang kaku, polisi tetaplah manusia, yang bisa tergelincir, yang bisa tergoda, dan yang bisa menyakiti.
Bayangan tentang polisi di kepala banyak orang bukan berasal dari buku undang-undang atau teks akademik. Ia datang dari pengalaman. Dari razia yang terasa ganjil, dari laporan kehilangan yang tak kunjung diproses, dari suara sirine yang membuat jantung berdebar bukan karena merasa aman, tapi justru karena takut. Tapi dalam tubuh yang sama, ada juga mereka yang mengawal jalanan saat banjir, yang melerai konflik saat massa memanas, yang tetap berdiri ketika yang lain mundur.
Dalam lanskap yang demikian kompleks, Prabowo Subianto kini berdiri sebagai kepala negara. Ia tidak datang sekadar membawa mandat administratif, tapi juga harapan dan ketakutan yang bertumpuk. Di bawah kepemimpinannya, Polri tak hanya harus dikuatkan secara struktur, tapi juga dibenahi secara moral. Ini bukan hanya perkara siapa yang diangkat menjadi Kapolri, melainkan arah mana yang akan dituju negara ini: keadilan yang manusiawi atau ketertiban yang menakutkan.
Prabowo tidak memulai dari ruang hampa. Ia masuk dalam sistem yang telah lama tumbuh bersama bayang-bayang kekuasaan yang akrab dengan kooptasi. Dalam banyak hal, Polri adalah cermin dari politik kita: penuh kompromi, kadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah Polri butuh dibenahi, tapi apakah presiden berani menyentuh pusat-pusat kekuasaan di tubuh institusi itu.
Namun memperbaiki Polri bukan pekerjaan satu orang. Sebagaimana taman tidak bisa tumbuh hanya dari satu tangan, institusi ini juga membutuhkan kerja kolektif. Kita, warga negara yang hidup di bawah bayang-bayang hukum, punya peran untuk terus bersuara. Kritik bukan bentuk kebencian, melainkan bagian dari cinta. Kita tidak sedang menjatuhkan institusi, kita sedang berharap ia tumbuh lebih baik.
Bayangkan sebuah taman yang rindang. Ia tidak cukup hanya ditanami. Ia butuh air, cahaya, tanah yang subur, dan perawatan yang jujur. Begitu pula Polri. Ia butuh kritik yang jernih, bukan celaan kosong. Ia butuh pemimpin yang berani menindak pelanggaran, bukan yang membiarkan kebusukan tertutup seragam. Polri bukan milik elite, ia milik kita semua—sejauh kita mau terlibat, sejauh kita peduli.
Kita tidak butuh polisi yang sempurna. Kita butuh polisi yang sadar diri. Yang tahu bahwa kekuasaan mereka bukan tanpa batas. Yang mengerti bahwa hukum harus ditegakkan, tapi juga harus dimaknai dengan nurani. Yang tak sekadar menjadi alat, tapi juga punya keberanian untuk menolak perintah yang melukai keadilan.
Tantangan zaman kini semakin rumit. Kejahatan tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga dalam jaringan digital. Konflik sosial tak lagi lahir dari konflik horizontal semata, tapi juga dari narasi yang tersebar cepat lewat media sosial. Dalam kondisi semacam ini, Polri dituntut untuk tidak hanya kuat secara struktur, tapi juga lentur secara pemahaman. Ia harus berpikir cepat tanpa kehilangan hati.
Prabowo, dalam posisi sebagai pemimpin tertinggi, menghadapi pilihan yang sulit tapi menentukan. Apakah ia akan mengembalikan marwah Polri sebagai pengawal republik yang beradab? Atau justru meneguhkan pola lama di mana hukum tunduk pada logika kekuasaan? Ini bukan sekadar soal siapa yang dilantik, tapi bagaimana bangsa ini hendak menatap masa depan.
Namun kita pun tak boleh terjebak pada logika menunggu. Seolah perubahan hanya bisa datang dari atas. Kita, warga negara biasa, punya ruang untuk terlibat. Kita bisa terus mengawasi, bersuara, menulis, berdialog. Dalam dunia yang penuh manipulasi, keberanian untuk berkata jujur adalah bentuk perlawanan.
Polri yang beradab bukan cita-cita kosong. Ia mungkin terwujud jika kita semua tidak menyerah. Kita tak menuntut kesempurnaan, tapi perbaikan yang tulus. Kita butuh institusi yang bisa melihat luka yang ia timbulkan dan punya keberanian untuk memulihkan. Karena pada akhirnya, di ujung seragam itu ada wajah negara. Dan di balik wajah itu, ada harapan kita semua tentang keadilan dan rasa aman.
Pertanyaan itu akan terus kembali, seperti gema yang tak selesai: siapa yang menjaga para penjaga? Jawabannya tidak pernah tunggal. Ia bukan hanya Prabowo. Bukan hanya pemerintah. Tapi kita semua. Jika kita diam, seragam itu akan menjadi kostum kekuasaan yang menakutkan. Tapi jika kita jaga bersama, ia bisa menjadi pakaian kehormatan yang meneduhkan dan manusiawi. (*)
*Penulis adalah Asip Irama, Koordinator Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI).
