JAKARTA, Rilpolitik.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengungkap ada oknum tertentu yang mendiskreditkan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (13/2/2025).
Gerindra mengatakan, arahan Prabowo soal efisiensi anggaran tegas agar diimplementasikan dengan baik oleh semua lembaga dan dan instansi. Hal itu untuk membantah anggapan miring yang beredar soal efisiensi tersebut.
Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.
“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian dalam sebuah program televisi pada Senin (10/2/2025).
