JAKARTA, Rilpolitik.com – Toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam kontestasi demokrasi semakin meningkat dibanding Pemilu 2019 lalu.
Hal itu diungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi acara diskusi Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Burhanuddin menilai pada Pemilu 2024 publik mulai banyak yang berpandangan bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan normal.
“Toleransi politik uang pemilih itu meningkat tajam setelah 2019. Sebelumnya, mereka yang menganggap praktek politik uang itu wajar, sebelum pemilu serentak, itu kisaran 42 (persen). Sekarang, 60-70 persen yang menganggap politik uang praktek yang normal,” kata Burhanuddin.
Tak hanya itu, efek politik uang mempengaruhi pilihan pemilih juga meningkat. Dia menjelaskan di periode pemilu sebelumnya masyarakat hanya mengambil uang dan memilih pilihan calon sesuai hati nurani, tapi kini justru efek politik uang justru mempengaruhi pilihan calon.
“Makin banyak pemilih yang bisa tergiur oleh uang dan pilihan yang dipengaruhi oleh uang,” tuturnya.
Dia menyebut semua itu terjadi lantaran sistem politik yang ada saat ini membuka peluang bagi pemilih maupun calon untuk melakukan politik uang.
“Saya nggak mau menyalahkan pemilih, saya nggak mau menyalahkan caleg, sistemnya. Jadi, sistem dan institusi politik itu membuat masyarakat dan kandidat itu menyesuaikan dengan strategi apa yang dipakai,” tuturnya.








![Prodi HPI Fakultas Syariah UIN Jember Buka Program Rekognisi Pembelajaran Lampau 2026. [Foto: istimewa]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260413-WA0001-350x220.jpg)







