PKB Ingin Gubernur Dipilih DPRD dengan Alasan Efisiensi

JAKARTA, Rilpolitik.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan kajian agar gubernur bisa dipilih oleh DPRD dan tidak dipilih langsung lewat proses pilkada tingkat provinsi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Kawasan Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

Salah satu alasannya, kata Jazilul, lantaran biaya politik cukup tinggi. Ia mencontohkan untuk menggelar Pemilihan Gubernur di Jawa Barat bisa menghabiskan uang Rp 1,9 triliun.

“Karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu?” kata Jazilul.

Menurutnya, jika anggaran Rp 1,9 triliun itu digunakan untuk membangun sekolah di Jawa Barat akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, ia menyarankan pemilihan gubernur ditiadakan dan diserahkan kepada DPRD setempat.

“Lebih baik aja serahkan kepada DPRD simple, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” ujarnya.

“Hanya membuat satu kotak (pada pilkada) selesai, kalau ini berapa kotak suara yang harus dibikin, dan berapa petugas kan mahal sekali,” sambungnya.

Dia menilai pemilihan gubernur kurang efektif dilakukan. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan soal pilkada untuk wali kota dan bupati.

“Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah,” ucap Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul mengatakan hal ini masih menjadi kajian Fraksi PKB di DPR RI, belum menjadi keputusan resmi partai untuk menjadi suatu usulan.

“Setidaknya menjadi kajian di fraksi ya, belum menjadi keputusan partai tapi kami dari ketua fraksi mengkaji itu, apa yang paling efektif. Kita kan ingin pemilu efektif. efektif biaya, efektif hasil,” katanya.