Kiai Unais Sebut Politik Uang Dimainkan Orang yang Tak Pede Menang

SUMENEP, Rilpolitik.com – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumenep nomor urut 1, KH Unais Ali Hisyam menyebut money politic atau politik uang hanya dimainkan oleh pasangan calon (paslon) yang tidak percaya diri (pede) bisa memenangkan kontestasi demokrasi.

Hal itu disampaikan Kiai Unais dalam sebuah diskusi Mahasiswa Sumenep Menyapa bertajuk, “Mahasiswa Cerdas Memilih Pemimpin Menuju Sumenep Bermanfaat” di Kafe Ayoka Sumenep pada Selasa (19/11/2024).

Mulanya, Cawabup pendamping KH Ali Fikri itu menegaskan pihaknya tidak akan memainkan politik uang untuk mendulang suara pada Pilkada Sumenep 2024. Dia menilai politik uang sebagai akar dari korupsi.

“Pasangan Final (Ali Fikri-Unais Ali Hisyam) ini tidak akan bermain politik uang. Kenapa? Kami manyadari politik uang adalah merupakan akar dari korupsi. Akar dari korupsi adalah politik uang,” kata Unais.

Dia mencontohkan, jika paslon mengeluarkan modal Rp50 miliar untuk membeli suara rakyat, uang itu tidak akan bisa balik hanya dengan mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai bupati dan wakil bupati.

Hal itu yang membuka peluang bagi paslon untuk melakukan korupsi ketika terpilih dan menjabat nanti. Sebab itu, Unais memastikan pihaknya tidak akan melakukan praktik uang.

“Saya dan Kiai Fikri sudah sempat menghitung gaji dan tunjangan itu sangat tidak bisa mengembalikan modal Rp50 miliar,” ujarnya.

“Untuk menghindari perilaku korupsi setelah menjabat kami pastikan tak pakai politik uang,” lanjutnya.

Selain itu, katanya, politik uang juga mencederai demokrasi. “Karena orang tak laku pun atau kucing pun kalau dia bisa bayar bisa jadi bupati,” sambungnya.

Unais kemudian menyampaikan politik uang hanya dilakukan oleh paslon yang tidak laku di masyarakat. Sehingga, mereka akan melakukan segala cara agar bisa dipilih.

“Fakta bahwa orang yang tidak percaya diri untuk menang itu akan menggunakan politik uang,” ucapnya.

“Tapi orang yang merasa akan dipilih rakyat tidak akan melakukan itu,” sambungnya.

(Ah/rilpolitik)