JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan bahwa pertemuan ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada 3 Februari 2026, tidak menghasilkan keputusan apa pun terkait Board of Peace (Bop) atau Dewan Perdamaian.
Hal itu disampaikan Cholil melalui unggahan di akun X pribadinya pada Senin (9/2/2026).
“Dalam pertemuan Ormas dengan Presiden pada tanggal 3 Februari 2026 di Istana tidak ada kesepakatan atau keputusan apa pun,” kata Cholil, dikutip rilpolitik.com.
Menurut dia, pertemuan tersebut hanya berdialog di mana masing-masing ormas menyampaikan pendapatnya terkait dengan keputusan Indonesia bergabung dengan dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
“Pertemuan itu dialog dengan mengemukakan pendapat masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa sikap MUI soal Board of Peace sesuai dengan tausiyah yang dikeluarkan MUI pada 3 Februari 2026, yang isinya sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat.
2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina.
3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten.
4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace.
5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP).
6. Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
(Ah/rilpolitik)
