Rilpolitik.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol seluruh tempat ibadah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah radikalisme.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai wacana tersebut bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru.
“Wacana yang disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh Pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justeru akan menimbulkan masalah baru,” kata Abdul Mu’ti melalui akun X miliknya, @Abe_Mukti pada Rabu (6/9/2023).
Menurut Mu’ti, kontrol masjid oleh Pemerintah berpotensi menimbulkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu, katanya, mengaitkan radikalisme hanya dengan teologi tidak relevan lagi. Menurutnya, akar radikalisme sangat kompleks, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Pun radikalisme agama tidak hanya ada di satu agama tertentu.
“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam tapi juga agama lainnya,” ujarnya.
Bahkan, kata Mu’ti, radikalisme bisa juga terjadi di luar agama.
“Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama tapi dalam bidang lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” imbuhnya.
Ia tidak sepakat dengan Kepala BNPT yang menjadikan Malaysia, Arab Saudi, Singapura atau negara lainnya sebagai referensi penerapan aturan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak relevan karena perbedaan sistem politik dan ketatanegaraan.
Ia meminta pemerintah untuk tidak perlu alergi dan anti kritik. Radikalisme yang masih terus ada, katanya, harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah khususnya program moderasi beragama.
“Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala di mana program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tukasnya.
BNPT Usul Pemerintah Kontrol Tempat Ibadah
Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tidak menjadi sarang radikalisme. Ia mencontohkan banyak negara-negara luar yang melakukan kontrol terhadap tempat ibadah.
Ide ini disampaikan Rycko Amelza dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023). Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin terkait adanya karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme.
Safaruddin kemudian mengungkapkan bahwa terdapat masjid BUMN di kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
“Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,” ujar politikus PDIP itu.
BNPT menanggapi. “Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat.
(Abn/Rilpolitik)
