Usul Libatkan KPK, Pansus Haji: Mereka Banyak Tahu, Tapi Diam

JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jafar mengusulkan agar kerja-kerjanya dalam mengusut dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai KPK banyak mengetahui ihwal dugaan penyelewengan haji.

“Saya mengusulkan dalam pansus ini didampingi oleh KPK karena saya kira KPK tahu banyak soal ini, meskipun mereka diam. Diam-diam juga tahu banyak data-datanya,” kata Marwan saat rapat bersama Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Bina Haji Khusus dan Kasubdit Data dan Siskohat di gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Marwan menduga kuat adanya intervensi dari pihak tertentu terhadap jemaah haji khusus. Menurutnya, langkah yang dilakukan pihak Kemenag diduga telah melanggar UU.

Apalagi, kata dia, Pansus Haji DPR RI telah mengonfirmasi hal tersebut kepada para verifikator kuota haji khusus, reguler dan tambahan. Namun, tidak mengetahui pihak yang mengintervensi jemaah haji khusus yang baru mendaftar dan diberangkatkan pada tahun ini.

“Kita tanya dan kita konfirmasi, mereka semua enggak tahu, itu semua tangan dari atas, berarti, ini, kan, ada intervensi,” tandas Marwan.

Usulan itu langsung direspons oleh Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid. Ia menolak usulan melibatkan KPK.

Menurut Nusron, para pihak yang dihadirkan dalam rapat Pansus Haji telah bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

“Enggak usah didampingi (KPK), Pak Marwan. Mereka sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.