NasionalPolitik

TPN Ganjar-Mahfud Akan Ajukan Seorang Kapolda Jadi Saksi Kecurangan Pilpres di MK

5004
×

TPN Ganjar-Mahfud Akan Ajukan Seorang Kapolda Jadi Saksi Kecurangan Pilpres di MK

Sebarkan artikel ini
Henry Yosodiningrat (kacamata).

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat menyampaikan PDI Perjuangan menyiapkn seorang kapolda sebagai saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 usai diumumkan KPU RI.

“Akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata Henry dalam keterangannya pada Senin (11/3/2024).

Henry mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU. Namun, akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).

Menurutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan keliru dan tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti.

“Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” ujarnya.

Henry menambahkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun, dan Jateng merupakan basis suara PDIP.

“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” ujarnya.

Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jateng, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.

Dia menyebut kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.

Gibran maju pada kontestasi politik setelah ada cawe-cawe Jokowi di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Sementara, usia Gibran baru 36 tahun.

“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *