Tak Mau Dikadalin, Kejati Jatim Akan Dikawal TNI Periksa Penerima BSPS di Lokasi

JAKARTA, Rilpolitik.com – Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya akan menggunakan metode yang tidak biasa dalam mengungkap kasus dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.

Metode tidak biasa ini berupa pemeriksaan on the spot terhadap penerima BSPS tanpa melalui pemanggilan. Hal ini dilakukan karena ada indikasi pengondisian dalam pemeriksaan sebelumnya sehingga penerima BSPS tidak memberikan keterangan secara jujur.

“Kita putuskan nanti setelah lebaran kita akan melakukan on the spot, artinya tanpa melalui panggilan. Kita akan datangi masing-masing seperti yang hasil temuan Pak Irjen (Kementerian PKP Heri Jerman), kami akan coba datangi satu per satu,” kata Saiful dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM) Asip Irama saat bersilaturrahmi dengan jajaran Kementerian PKP di Jakarta pada Rabu (4/6/2025).

Metode pemeriksaan jemput bola ini tentu membutuhkan jaminan bagi penyelidik di lapangan. Sebab itu, Saiful mengatakan Kejati Jatim telah meminta TNI untuk melakukan pengawalan.

“Nah, (melakukan pemeriksaan di lokasi penerima BSPS) itu kan butuh waktu, butuh tenaga dan butuh segala macam. Keselamatan juga. Kemarin saya bilang kalau memang enggak nyaman, enggak nyaman, tapi nanti kami pakai TNI Pak, akan didampingi TNI untuk berangkat ke sana (lokasi penerima BSPS),” ujarnya.

Hal ini bentuk keseriusan Kejati Jatim mengungkap kasus BSPS yang diduga merugikan ribuan masyarakat miskin Sumenep itu.

Saiful meminta publik mempercayakan proses hukum ini ke Korps Adhyaksa. Ia memastikan pihaknya akan tegak lurus pada kebenaran.

“Percaya pak kami sedang berproses, sedang melakukan penegakan hukum dan kami, saya bukan menjamin, tetapi itu yang akan kami lakukan untuk tegak lurus,” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)