Tak Ada Kontribusi, Gelar Bapak UMKM Untuk Bupati Fauzi Dipertanyakan

SUMENEP, Rilpolitik.com – Aktivis pro demokrasi, Kurniadi mengkritik pemberian gelar Bapak UMKM kepada Bupati Sumenep nonaktif yang juga Calon Bupati (Cabup) Sumenep 2024, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Kurniadi merasa heran Fauzi bisa mendapat gelar Bapak UMKM. Padahal, menurutnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu tidak pernah membuat regulasi yang berpihak bagi pelaku UMKM.

“Tidak pernah jelas bagaimana dia membuat regulasi mengenai UKM misalnya, tidak pernah jelas sebelumnya. Dia kan punya media partner, ada dananya dan tidak pernah muncul apa regulasi yang menguntungkan ekonomi dari sektor UMKM. Tiba-tiba begitu datang ke pelaku UKM tertentu, tiba-tiba Bupati Sumenep dinobatkan sebagai Bapak UMKM,” kata Kurniadi dalam diskusi yang digelar rilpolitikcom pada Jumat (22/11/2024).

Dia pun mempertanyakan kriteria anugerah Bapak UMKM sehingga Fauzi dinilai layak menyandang gelar tersebut.

“Dari mana caranya bupati yang tidak berbuat apa-apa tiba-tiba dinobatkan sebagai bapak. Jadi luar biasa,” sambungnya.

Dia kemudian mencontohkan kebijakan Fauzi yang dianggap tidak berpihak kepada UMKM. Dia mengatakan, Fauzi pernah berjanji akan memberdayakan UKM melalui program seragam gratis untuk siswa. Namun, faktanya program tersebut justru ditenderkan.

“Ketika bupati berjanji bahwa dia akan melakukan pemberdayaan UKM dengan cara akan membuatkan seragam gratis untuk siswa, dia akan memberdayakan para penjahit, tukang jahit, pembatik, kenyataannya lalu yang terjadi adalah itu ditenderkan. Nggak ada kritik itu dari UKM. Ngga ada,” katanya.

“Nah, ini naifnya kita hidup berbangsa dan bernegara terutama menjadi warga di Sumenep. Tak pernah jelas bagaimana kontribusinya, ngga pernah jelas bagaimana kebijakan pemerintahannya, tiba-tiba dipuji-puji. Jadi memang aneh,” lanjutnya.

Diketahui, anugerah gelar “Bapak UMKM” untuk Achmad Fauzi diberikan oleh DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Sumenep September 2024.

Fauzi dinilai telah berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelibatan UMKM dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.

(Ah/rilpolitik)