Menurut Nusron, total ada 263 bidang tanah di atas pagar laut Tangerang yang punya Sertifikat HGB. Sertifikat-sertifikat itu dimiliki beberapa perusahaan.

“Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang,” kata Nusron dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Nusron mengatakan ada 9 bidang yang punya SHGB atas nama perorangan. Lalu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi sertifikat hak milik (SHM).

Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan batas garis pantai. Nusron menyatakan akan mengambil langkah tegas jika sertifikat-sertifikat itu di luar garis pantai.

“Memang wilayah laut kemudian di-SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang,” ujarnya.

Nusron menyebut Kementerian ATR/BPN punya kewenangan meninjau ulang sertifikat sesuai peraturan pemerintah. Hal itu karena sertifikat-sertifikat tersebut baru terbit 2023.

“Selama sertifikat itu belum usia lima tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan,” ujarnya.

Artikel Menteri ATR Akui Pagar Laut Misterius di Tangerang Bersertifikat HGB pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Trenggono ingin mencari tahu terlebih dahulu pemilik pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer (Km) itu. Dia menyatakan saat ini pagar tersebut sudah disegel.

Penundaan pencabutan ini, kata Trenggono, untuk memudahkan penyelidikan.

“Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam (pasang pagar bambu) segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” kata Trenggono, Minggu (19/1/2025).

Dia menyinggung aksi TNI AL yang sudah mulai membongkar pagar laut itu. Bagi dia, pagar bambu itu seharusnya bisa dijadikan bukti untuk menjerat hukum pelaku yang memasang pagar itu.

“Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya sedang menyelidiki pemasangan pagar bambu tersebut dengan memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat.

“Kami mendapat informasi katanya perkumpulan nelayan (yang memasang pagar bambu). Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), tapi belum datang. Kami dibantu polisi juga,” ungkpnya.

Artikel Menteri KKP Minta Pagar Laut Misterius di Tangerang Jangan Dibongkar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ia mengatakan, persoalan itu berada di wilayah lautan. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN belum bisa masuk mengurusi persoalan tersebut.

“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan (Kementerian) Kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” kata Nusron beberapa waktu lalu.

Soal kemungkinan pagar laut berkaitan dengan proyek reklamasi, Nusron enggan memastikan. Dia mengaku tak tahu tentang kabar itu.

Politikus Golkar itu menyampaikan belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut. Dia menegaskan Kementerian ATR/BPN tidak akan melakukan intervensi apa pun selama berkaitan dengan wilayah laut.

“Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap Nusron.

Artikel Menteri ATR Tak Akan Ikut Campur Soal Pagar Laut Misterius di Tangerang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut dia, masalah itu semestinya bisa diselesaikan dengan mudah, yakni dengan membongkar dan mencari pihak-pihak yang memasang.

“Cuma pagar, robohkan, cari orangnya, bisa selesai, kan,” kata Irvansyah di Lapangan Proklamasi, Selasa (14/1/2025).

Irvansyah mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja sebenarnya mampu menyelesaikan masalah itu tanpa perlu melibatkan kementerian dan lembaga lain.

“Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit, tidak perlu ramai-ramai (untuk menyelesaikan),” ujar dia.

Irvansyah menambahkan Bakamla RI tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk ikut membantu KKP menuntaskan permasalahan pagar laut tersebut.

“Bukannya kami tidak mau menindak atau apa gitu, tetapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya Undang-Undang untuk menegakkan itu,” kata dia

Artikel Bakamla Sepelekan Pagar Laut Misterius di Tangerang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kini, pagar yang membentang di 16 desa yang tersebar di 6 kecamatan itu akhirnya disegel. Penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Penyegelan itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono pada Kamis (9/1/2025). Pung menegaskan negara tidak boleh kalah terhadap pelanggaran.

“Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral,” kata Pung di lokasi pemagaran, Kamis malam (9/1/2025).

Pung menjelaskan, langkah penyegelan dilakukan karena pemagaran laut itu mengganggu nelayan dan diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Pemerintah dalam hal ini KKP hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mendalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. KKP memberikan waktu maksimal 20 hari agar pagar laut segera dibongkar. Jika tidak, maka pembongkaran dilakukan langsung oleh petugas KKP.

“KKP akan mendalami siapa pemiliknya. Kami cari informasi. Kalau sudah fiks ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut,” kata Pung menegaskan.

Artikel Setelah Viral, Prabowo Akhirnya Perintahkan KKP Segel Pagar Misterius 30 Km di Tangerang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, pagar ilegal tersebut membentang melewati 6 kecamatan dan 16 desa. Menurutnya, para nelayan mengeluh kesulitan mencari ikan akibat keberadaan pagar tersebut.

“Panjang 30,16 km ini meliputi 6 kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga,” ungkap Eli pada diskusi ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten,” di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2024).

Eli menyampaikan, keberadaan pagar tersebut awalnya diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Lima hari kemudian, pihaknya menerjunkan tim untuk mengecek ke lokasi. Saat itu, ada dugaan pemagaran laut sepanjang 7 kilometer.

Pada 4-5 September, Tim gabungan DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali datang ke lokasi. Dari situ terungkap bahwa pemagaran itu tidak ada izin dari camat.

“Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut Polairud, kemudian dari PSDKP, dari PUPR, dari SATPOL PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km, terakhir malah sudah 30 km,” ungkap Eli.

Ia menjelaskan pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

Eli menyebut pagar misterius itu terbentang di zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, dan zona perikanan budidaya. Pagar itu juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.

Di kawasan sekitar pagar, ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan ada 502 orang pembudidaya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto juga mengaku tidak tahu pemilik pagar tersebut.

Menurut Suharyanto, Ombudsman saat ini sedang melakukan penelusuran terkait pemagaran itu.

Terkait kemungkinan pemagaran untuk reklamasi, ia tak bisa memastikan. Suharyanto mengatakan reklamasi pun perlu pengurusan izin terlebih dulu.

“Nah, kita tidak tahu. Itu (reklamasi) baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposalnya. Ini kan tidak ada,” ujae Suharyanto.

“Kalau ngomongin itu untuk batas reklamasi, ya saya bilang tunggu dulu. Karena di dalam proses perizinan ruang laut, harus ada persyaratan ekologi yang harus ketat dipenuhi,” imbuhnya.

Artikel Aneh! Pemerintah Ngaku Tak Tahu Pemilik Pagar Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang pertama kali tampil pada Rilpolitik.