Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan/Penggiat Pemberdayaan Masyarakat

Pasca Perang Dingin, dunia didominasi oleh satu kekuatan tunggal, yaitu Amerika Serikat (unipolar). Namun, bandul sistem global tengah bergerak menuju tatanan banyak kekuatan (multipolar), di mana kekuatan-kekuatan besar dan regional saling berkompetisi. Kehadiran China dan Rusia sebagai penyeimbang Barat menunjukkan eksistensinya. Krisis global sedang terjadi (Perang Ukraina dan Timur Tengah) yang menimbulkan krisis energi dan melemahnya institusi global lama. Dalam situasi seperti ini, Iran hadir bukan sekadar negara regional, tetapi aktor strategis dalam pergeseran sistem global yang sekarang ini terjadi. Dari perspektif ini, dunia tidak lagi satu kekuatan (unipolar), tetapi banyak kekuatan (multipolar).

Iran sebagai representasi peradaban Islam, meminjam kategori Samuel P. Huntington (The Clash of Civilization, 1996), memiliki sejumlah keunggulan komparatif. Keunggulan itu antara lain: cadangan minyak dan gas bumi terbesar setelah Venezuela; letak geografis strategis sekaligus keunggulan geopolitik vital, yaitu memiliki Selat Hormuz yang merupakan jalur energi dunia, sekitar 20%–30% melalui selat ini; pengaruh jaringan regional yang solid dengan Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, dan Oman. Keunggulan lainnya adalah tradisi mencintai ilmu. Sebanyak 80% penduduk Iran bergelar sarjana. Ada sebuah adegan yang menggetarkan, yaitu ketika almarhum Ayatullah Ali Khamenei didatangi seorang anak laki-laki yang ingin mati syahid, yang dijawab, “Kamu sekolah dulu hingga sarjana, baru berjuang.” Narasi ini menjadi inspirasi para ibu.

Iran, yang dulunya dikenal sebagai Persia, telah melahirkan sejumlah tokoh ilmu pengetahuan pada era keemasan Islam: Ibnu Sina (980–1037) adalah dokter dan filsuf terkemuka yang menulis The Canon of Medicine, buku rujukan kedokteran di Eropa hingga berabad-abad. Selanjutnya, ada Al-Razi (865–925), seorang ilmuwan yang membedakan cacar dan campak secara ilmiah serta menulis Al-Hawi sebagai ensiklopedia medis. Ia juga pelopor kimia eksperimental dan dokter berpengaruh di dunia Islam dan Eropa. Tokoh lainnya adalah Al-Khawarizmi, dikenal sebagai bapak aljabar, pengarang buku Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabala, basis matematika modern; kata algoritma berasal dari namanya. Masih ada tokoh lain seperti Al-Farabi, Al-Fargani, dan Al-Biruni. Para ilmuwan ini telah menginspirasi para mahasiswa di Iran.

Iran vs Hegemoni Barat

Banyak sumber menggambarkan masyarakat Iran ramah terhadap tamu, tekun dalam bekerja, serta memiliki ketabahan atau keteguhan yang kadang disebut “keras kepala” dalam konteks mempertahankan identitas nasionalnya. Karakter ini secara tidak langsung diperkuat oleh embargo Amerika Serikat selama lebih dari empat dekade, menjadikan Iran lebih tangguh dalam membangun kemandirian ekonomi dan teknologi, mentransformasi tekanan menjadi pendorong internal. Iran menerapkan “ekonomi perlawanan” yang fokus pada produksi lokal, pertanian, dan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Embargo juga mendorong literasi sains dan pengembangan teknologi militer, nanoteknologi, kedokteran, dan energi nuklir untuk tujuan damai, serta memperkuat soliditas rakyat melalui narasi perlawanan terhadap hegemoni Barat.

Ketangguhan Iran ditempa oleh dialektika sejarah panjang, menjadikannya bukan saja sebagai entitas negara, tetapi juga peradaban berbasis ilmu pengetahuan. Ini merupakan kunci untuk memahami Iran sebagai aktor anti-hegemoni, bukan sekadar negara berkonflik. Menurut para analis strategis modern, Iran mengembangkan “strategi perlawanan jangka panjang”. Tujuannya bukan menghancurkan Barat secara langsung, tetapi mengikis dominasi global AS secara bertahap. Strategi ini meliputi dukungan pada aktor non-negara (proxy), melakukan diplomasi luwes, dan membangun aliansi non-Barat. Pada titik ini, yang dilakukan Iran bukan strategi murni, melainkan kombinasi peradaban, ideologi, dan politik nyata (real politics).

Dalam tatanan baru, Iran tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan blok-blok yang lebih luas. Kemitraan dengan Timur dilakukan dengan mendekat ke Rusia dan China, serta bergabung dalam forum seperti OKI dan BRICS. Intinya, Iran menggunakan “kartu multipolar” untuk melawan sanksi Barat. Iran berperan sebagai penyeimbang dan memposisikan diri sebagai penantang dunia Barat. Berupaya menjadi representasi global south, aktor yang mendorong terbangunnya “sistem internasional alternatif”. Dari sini, tampaknya Iran sedang menggerakkan bandul sejarahnya ke dua arah sekaligus: ke dalam, membangun dunia pendidikan; pada waktu yang bersamaan, mengembangkan R&D (research and development). Gerakan keluar membangun kemitraan dengan blok Timur dan Selatan, bahkan di kawasan Timur Tengah dan Asia Barat.

Konflik sebagai Katalis Tata Dunia Baru

Konflik di Timur Tengah (terutama agresi AS–Israel ke Iran) bukan sekadar konflik regional, tetapi memicu polarisasi global. AS mendukung Israel, sementara Rusia dan China mengambil sikap berbeda, demikian juga NATO minus AS. Implikasinya adalah dunia makin terbagi dalam blok-blok kekuatan, sistem global bergerak ke arah fragmentasi. Pada titik ini, konflik Timur Tengah sekarang menunjukkan “gejala” perubahan sistem dunia. Iran memainkan peran penting dalam ekonomi global: Selat Hormuz sebagai jalur utama 20%–30% minyak dunia; penutupan selat ini menjadi pemicu naiknya harga minyak dan gas. Negara besar seperti China dan India terdampak langsung, juga beberapa negara kecil di Asia. Hal ini dapat dibaca bahwa Iran memiliki daya tekan tanpa harus menjadi super power.

Dilihat dari dimensi ideologis dan peradaban, Iran membawa narasi yang lebih dalam dan serius, yaitu mengusung bendera “anti-imperialisme”. Dalam perspektif ini, Iran tidak hanya negara, tetapi juga proyek peradaban alternatif. Iran, dalam pembentukan “tata dunia baru”, dapat dipahami sebagai aktor resistensi global terhadap hegemoni Barat. Iran menjadi pemain strategis multipolar yang memanfaatkan konflik global. Pada saat yang sama, Iran menjadi kekuatan regional dengan dampak global, sekaligus pembawa narasi ideologi alternatif, di mana ideologi lama telah gagal menjawab tantangan zaman yang bergerak secara eksponensial berkat teknologi informasi.

Untuk mengakhiri tulisan ini, terdapat pertanyaan mendasar: apakah “tata dunia baru” yang diidamkan atau kamuflase? Huntington berpendapat konflik masa depan bukan ideologi (kapitalisme vs komunisme), tetapi konflik peradaban dengan patahan utamanya “Islam vs Barat”. Namun, Muhammad Baqir Al-Sadr (Falsafatuna, 2024) berpandangan tesis ini menyederhanakan masalah. Kita perlu membedahnya lebih dalam: peradaban Barat modern memiliki ciri utama—sekularisme, rasionalisme, individualisme, materialisme, liberalisme. Kebenaran dipandang relatif dan agama merupakan wilayah privat. Sedangkan peradaban Islam (ideal normatif), ciri utamanya: tauhid (kesatuan Tuhan), integrasi agama dan politik, moral bersifat absolut, dan berorientasi ummah.

Dari perspektif di atas, konflik Timur Tengah (agresi AS–Israel ke Iran) bukan sekadar kepentingan politik sebagai perebutan sumber daya ekonomi, tetapi secara epistemologis merupakan resistensi Islam terhadap genosida, sekularisme, dan kebebasan tanpa batas yang dipertontonkan AS–Israel secara telanjang. Jadi, ini merupakan benturan nilai (value conflicts), bukan semata konflik peradaban (the clash of civilization). Mengapa? Karena dunia Islam tidak homogen; banyak negara Islam justru sekutu Barat. Konflik Timur Tengah yang sekarang tengah berlangsung merefleksikan tesis ini.

Wallahu a‘lam bi al-shawab.

Artikel Iran dan Tata Dunia Baru: Sebuah Pengantar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

In the rapidly changing geopolitical landscape, the current conflict between the United States and Iran has sent shockwaves across the world. As President Donald Trump’s threats to “destroy” Iran’s infrastructure grow more imminent, Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s unwavering stance against the U.S. and Israel fuels fears of an all-out war. But within this tense standoff, an unexpected player is making bold moves that could shake the global order — Indonesia. Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, has warned the world that while Iran may control a significant portion of global energy via the Strait of Hormuz, Indonesia holds an even more critical leverage: the power to disrupt the world’s food supply by halting its palm oil exports. This statement presents a pressing dilemma: Could Indonesia, as a leading supplier of palm oil, use its geoeconomic power to hold the world hostage in the event of further escalation?

Trump’s Stark Warning to Iran: A Military Showdown

In recent comments, former U.S. President Donald Trump has amplified tensions by declaring that the U.S. military has the capability to “cripple” Iran in a single night. His words are not just a reflection of the growing hostility between the two nations but a direct threat that Iran could face severe consequences if it does not comply with U.S. demands. Trump’s rhetoric, coupled with military deployments and aggressive maneuvers, is creating a precarious situation, where the entire Middle East could be thrust into chaos.

Trump’s latest remarks underscore the danger at hand: “Iran faces a deadline, and if they do not comply, we will dismantle their infrastructure in one night.” This threat follows the U.S.’s continued military operations, including more than 10,000 combat flights and the targeting of over 13,000 military assets in Iran, sending a clear signal of American resolve. As tensions rise, the fate of Iran, its allies, and its global partners hangs in the balance.

Iran’s Strategic Importance: The Strait of Hormuz and Energy

While Trump focuses on military strikes, Iran’s strategic control over the Strait of Hormuz remains central to the crisis. This narrow waterway handles roughly 20% of the world’s oil supply, making it a crucial chokepoint for global energy markets. In this high-stakes environment, Iran has repeatedly threatened to block this vital route, sending shockwaves through oil prices and global energy security. This threat is not empty — a blockage could disrupt oil shipments to some of the world’s largest economies and potentially send energy prices skyrocketing.

However, while the global community focuses on Iran’s power over energy, Indonesia, as a powerhouse of agricultural exports, holds a different form of leverage: the palm oil supply chain.

Indonesia’s Palm Oil Power: Amran’s Geoeconomic Threat

Indonesia’s position in the global palm oil market is nothing short of pivotal. As the world’s largest exporter of crude palm oil (CPO), Indonesia accounts for around 32 million tons of CPO exports annually — a vital ingredient found in countless consumer products, from food and cosmetics to pharmaceuticals. Andi Amran Sulaiman, Indonesia’s Minister of Agriculture, made a bold declaration: if Indonesia were to halt its palm oil exports, the global food system would face a catastrophic crisis.

Amran’s warning was stark: “If we stop exporting CPO, the world will face a catastrophe.” Unlike oil, which can be substituted with other energy sources, palm oil is embedded in so many industries that no easy replacements exist. From cooking oil to personal care products, Indonesia’s palm oil is integral to the global economy. A sudden halt in exports could lead to a chain reaction of shortages, skyrocketing prices, and widespread food insecurity.

Amran’s statement was not just hyperbole; it was a calculated reminder of Indonesia’s significant role in the global supply chain. In the event of an escalation in global tensions, especially in the Middle East, Indonesia could leverage its palm oil exports as a form of economic warfare — a stark reminder that food security can be just as decisive as energy security.

Geoeconomic Warfare: A New Dimension of Conflict

As the U.S. and Iran engage in a dangerous game of military and diplomatic escalation, Indonesia’s ability to control the global food supply introduces a new form of warfare: geoeconomics. While energy security remains a top priority in international relations, Indonesia’s agricultural dominance highlights the fragility of the global food system. Amran’s words reflect a critical truth — “Iran can darken the world with oil, but we can make the world go hungry.” The global supply chain is a delicate web, and in times of geopolitical instability, any disruption in food production or trade could have severe, cascading effects on nations far beyond Indonesia’s shores.

In this new era of geoeconomic confrontation, both energy and food are being weaponized. While the U.S. and Iran may be locked in a battle for control over oil and energy resources, Indonesia’s strategic control over palm oil presents an equally potent threat to global stability. The intersection of these two critical resources — energy and food — forms a volatile mix that could lead to unprecedented global turmoil.

The Global Impact: From Energy Crises to Food Shortages

The current conflict between the U.S. and Iran, combined with the looming potential for food shortages due to Indonesia’s agricultural power, illustrates the complex interdependence of global markets. While the world may eventually adapt to energy disruptions caused by Iran, it may not survive a widespread food crisis. Rising food prices, exacerbated by a disruption in palm oil exports, could spark food riots, economic collapse, and political instability in countries around the world.

The global food system is built on fragile networks of trade and supply, and any break in this chain can have devastating consequences. In a world where oil and food are both under threat, nations will find themselves caught in a struggle for survival. With geopolitical forces pushing these critical resources to the brink, the international community faces a dire need for collaboration and conflict resolution.

Conclusion: A Dangerous Crossroad for Global Security

As tensions rise between the U.S. and Iran, and Indonesia stands poised to exercise its control over the global food supply, the world finds itself at a dangerous crossroads. While military conflict over oil and energy remains the central focus of the U.S.-Iran standoff, the specter of global food insecurity adds another layer of complexity to the crisis. Indonesia’s palm oil dominance could serve as an unexpected counterpoint to military might, making it clear that geoeconomics, in addition to traditional military strategies, is becoming a critical tool in the modern global order.

The question remains: How will nations navigate this dangerous new landscape? With the stakes higher than ever, it is essential for world leaders to prioritize cooperation and dialogue before further escalation leads to catastrophic consequences for both energy and food security. As Trump, Khamenei, and Amran hold the keys to global power in their respective domains, the world watches closely, hoping for a resolution that avoids both war and hunger.

In the end, the world cannot afford to let power over energy and food become instruments of destruction rather than foundations for shared survival. The escalating tensions among leaders such as Donald Trump, Ali Khamenei, and Andi Amran Sulaiman reveal not only the fragility of global systems but also the urgent necessity of restraint, empathy, and dialogue. As Mahatma Gandhi wisely reminded humanity, “An eye for an eye only ends up making the whole world blind.” In a time when both war and economic coercion threaten to deepen human suffering, this enduring truth calls on nations to choose cooperation over confrontation, and compassion over coercion—recognizing that true security lies not in domination, but in our collective commitment to peace, dignity, and the preservation of life.”

Artikel Trump, Khamenei, and Amran: Key Issues on Energy and Food in a Global Crisis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penutupan tersebut turut mempengaruhi pasokan minyak ke Indonesia. Sebab, 20 persen impor minyak RI melalui Selat Hormuz.

Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber pasokan minyak tambahan dari berbagai negara untuk menjaga ketahanan energi nasional selama eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Terkait hal itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah mengusulkan pemerintah agar mengimpor minyak dari Iran.

Menurut mantan Calon Gubernur Jawa Timur itu, Indonesia bisa mendapatkan harga minyak yang lebih murah jika membelinya dari Iran.

“Pak Menteri ESDM @bahlillahadalia lagi cari-cari minyak kah? Sebagai negara berdaulat, kenapa ngga sebagian beli aja dari Iran? Dikasih harga lebih murah, pembiayaan bisa fleksibel,” kata Luluk lewat unggahannya di X, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Terlebih, dia menilai Indonesia sejauh ini memiliki hubungan yang baik dengan Iran. Dengan membeli minyak dari Iran, kata dia, kapal tanker Indonesia bisa melintas secara aman di Selat Hormuz.

“Iran juga nggak pernah memusuhi kita. Aman pula melintas di Hormuz,” ujarnya.

Luluk meyakini membeli minyak dari Iran justru akan menguntungkan Indonesia. Akan tetapi, RI justru tidak mau. “Why nggak mau?” tutup dia.

(War/rilpolitik)

Artikel Politikus PKB Usul Pemerintah Beli Minyak dari Iran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sikap tersebut mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif,” kata Rektor UII Fathul Wahid dalam pernyataan tertulisnya mewakili sikap resmi warga UII, dikutip rilpolitik.com, Rabu (4/2/2026).

Fathul mendesak pemerintah untuk segera mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

“Serangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, serta berpotensi memperluas konflik yang mengganggu stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak,” tegas Fathul.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan mekanisme multilateral.

Warga UII juga mendesak pemerintah untuk mengundurkan diri dari Dewan Perdamaian (Board of Peace). Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam dewan bentukan Presiden AS Donald Trump itu berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan.

“Keikutsertaan tersebut juga berisiko mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta komitmen konstitusional untuk menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Fathul.

Selain itu, UII meminta pemerintah untuk membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.

Fathul mengatakan pemerintah harus mengevaluasi perjanjian tersebut secara terbuka dan transparan karena dinilai berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.

“Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa,” kata Fathul.

UII juga menyoroti pembungkaman suara kritis dan kriminalisasi aktivis, serta mendesak komitmen reformasi Polri.
Kampus menilai demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai.

“Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara, khususnya kalangan muda dan mahasiswa, yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa,” ujarnya.

Karena itu, kata Fathul, diperlukan reformasi Polri yang menegaskan perannya sebagai penjaga keamanan publik yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

“Polri harus hadir sebagai bagian dari masyarakat yang mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, bukan institusi yang partisan dan menjadi alat pemukul generasi muda yang kritis atas persoalan kebangsaan,” kata dia.

Lebih lanjut, UII juga menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mereka menuntut pemerintah untuk menghormati kedaulatan warga dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di Papua, tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip partisipasi publik yang bermakna,” ucapnya.

Fathul menegaskan, negara wajib memastikan bahwa pembangunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran, perampasan ruang hidup, atau pengabaian aspirasi warga.

Terakhir, UII mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program ini perlu ditinjau ulang secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaannya,” tegasnya.

Menurut Fathul, kebijakan publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan kesehatan.

Fathul menegaskan, sikap tersebut disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kecintaan kepada Indonesia dan kemanusiaan global.

“Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia,” ujarnya.

“Semoga pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel UII Kritik Pemerintah Tak Tegas Soal Konflik Timur Tengah, Minta Keluar BoP hingga Evaluasi MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Guntur merasa aneh dengan Prabowo yang tidak memberikan ucapan duka mengingat Indonesia dan Iran memiliki hubungan diplomatik yang kuat.

“Saya belum menemukan ucapan duka cita dari Presiden Prabowo terhadap meninggalnya Sayyid Ali Khamenei, yang merupakan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Secara de facto, saat wafat, Sayyid Ali Khamenei adalah kepala negara Iran. Presiden Prabowo adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara Indonesia. Sementara Iran dan Indonesia adalah negara sahabat, punya relasi diplomatik yang kuat dan hubungan kerjasama tak hanya antardua negara juga di tingkat internasional,” kata Guntur lewat unggahannya di X pada Selasa (3/3/2026).

“Tapi anehnya, ada kepala negara sahabat meninggal, Prabowo tidak mengucapkan kesedihan dan duka cita. Secara etika dan adab ketimuran, raibnya ucapan duka cita itu patut dipertanyakan,” tambah dia.

Guntur lalu menyinggung keinginan Prabowo untuk menjadi juru damai usai konflik AS-Israel dan Iran pecah. Guntur ragu Iran akan menerima Prabowo sebagai juru damai.

“Ketika pecah serangan AS dan Israel terhadap Iran, Prabowo melalui Kementrian Luar Negeri, buru-buru menawarkan diri menjadi juru damai dan bahkan siap berangkat ke Teheran, Iran, suatu sikap yang bisa dipuji sebagai kepedulian untuk perdamaian, tapi, bagaimana mau jadi juru damai dan mau ke Teheran, mengucapkan duka cita saja tidak dilakukan? Bagaimana mau diterima di Teheran oleh tuan rumah, kalau tatakrama saja tidak ditunaikan?” tanyanya.

Itulah kenapa, kata Guntur, muncul kritik dan pesimisme atas tawaran Prabowo untuk menjadi juru damai. Sebab, hal mendasar saja, seperti mengucapkan duka cita, tidak dilakukan oleh Prabowo.

“Karena itu muncul kritik hingga pesimisme pada tawaran Prabowo menjadi juru damai dan mau ke Teheran yang disebut-sebut hanya untuk memoles citra diri dan mencari panggung diplomatik untuk pemberitaan dan branding, bisa dibilang keinginanannya muluk-muluk dan melangit, tapi hal dasar, etika persahabatan: mengucapkan duka cita saja tidak dilakukan,” ujarnya.

Guntur tak habis pikir atas diamnya Prabowo terkait kematian Ali Khamenei yang disebabkan serangan militer AS dan Israel.

“Apakah Prabowo merasa tidak enak, atau mungkin takut (?) pada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu? Karena meninggalnya Sayyid Ali Khamenei akibat dari serangan militer AS dan Israel,” ujarnya.

“Tapi apakah hanya karena afiliasi politik dan konflik politik sehingga mematikan nurani kemanusiaan sampai-sampai tidak mengucapkan bela sungkawa?” sambungnya.

Guntur mengungkit politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi pegangan Prabowo dalam bertindak.

“Katanya Indonesia punya prinsip “bebas aktif” tapi presidennya tidak bisa “bebas” walau hanya mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara sahabat. Bukankah Indonesia tidak sedang berperang atau berkonflik dengan Iran? Bukankah Indonesia sama-sama punya hubungan diplomatik dengan AS dan Iran, meskipun keduanya sedang terjadi konflik, harusnya posisi Indonesia tetap bisa “bebas aktif” antara keduanya, jadi apa hambatan Presiden Prabowo tidak mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara Iran?“ ujarnya.

Guntur menegaskan tak ada alasan bagi Prabowo untuk tidak mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Ali Khamenei.

“Kalaupun terjadi konflik bukan alasan untuk membunuh rasa kemanusiaan, bukankah junjungan kita Nabi Muhammad Saw tetap berdiri dan menghormati saat ada iring-iringan jenazah orang Yahudi, meskipun saat itu berkecamuk konflik antara umat Islam di Madinah dan umat Yahudi,” ucapnya.

Oleh karena itu, Guntur tetap berharap Prabowo menyampaikan ucapan duka cita atas kematian Ali Khamenei.

“Saya berharap Pak Prabowo punya keberanian mengucapkan duka cita atas berpulangnya kepala negara sahabat: Sayyid Ali Khamenei, selain pertimbangan etik, humanistik, juga diplomatik, syukur-syukur benar-benar jadi ke Teheran Iran untuk menjadi juru damai,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Politikus PDIP Pertanyakan Prabowo Tak Ucapkan Duka Atas Kematian Ali Khamenei pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI), Dino Patti Djalal berharap pemerintah Indonesia berani secara terang-terangan mengecam keras Amerika Serikat (AS) atas serangan tersebut.

Dino menyinggung sikap Indonesia sebelumnya yang dinilai tidak berani menyebut nama Amerika Serikat dalam operasi militer AS di Venezuela.

Menurut Dino, serangan militer AS ke Iran melanggar hukum internasional hingga memperburuk keamanan kawasan, bahkan global.

“Setelah kemarin dulu tidak berani menyebut nama Amerika sewaktu komentari operasi militer AS di Venezuela, mudah2an kali ini Pemerintah Indonesia @Menlu_RI berani secara eksplisit kritik & kecam Amerika (dan Israel) atas serangan militer ke Iran yang jelas melanggar hukum internasional, runtuhkan diplomasi, dan perburuk keamanan kawasan bahkan global,” kata Dino melalui akun X resminya, Sabtu.

Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa serangan militer AS sudah keterlaluan dan berharap pemerintah RI gidak sungkan untuk mengecamnya.

“Aksi ‘semau gue’ AS ini sudah keterlaluan & sangat membahayakan. Diplomasi Indonesia yang berprinsip jangan sampai digantikan diplomasi nurut & sungkan,” tutupnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Eks Wamenlu RI Minta Indonesia Tegas Kecam AS Soal Serangan Militer ke Iran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu dibuat SBY melalui unggahan di akun media sosial X resminya, @SBYudhoyono pada Kamis (19/6/2025).

SBY mengatakan, dunia sedang di ambang malapetaka jika perang Iran dan Israel tak terkontrol.

“Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi “out of control”, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” kata SBY.

Presiden dua periode itu menilai masa depan dunia berada di tangan lima orang kuat. Mereka adalah Benjamin Netanyahu, Ali Khamenei, Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping.

“Masa depan dunia, dari sisi perdamaian dan keamanan, ke depan ini akan ditentukan oleh lima orang kuat (strong men). Yang pertama dan kedua adalah Benjamin Netanyahu dan Ali Khamenei. Sedangkan yang ketiga, keempat dan kelima (yang lebih kuat lagi) adalah Donald Trump, Vladimir Putin dan Xi Jinping,” tuturnya.

Dia berharap kelima pemimpin tersebut diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan oleh Tuhan.

“Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jangan ada salah keputusan dan “miscalculation” (salah hitung). Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” ujarnya.

Sejarah mencatat, lanjut SBY, banyak peperangan yang berangkat dari ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (power holders).

“Dari abad ke abad, selalu ada “warlike leaders“ (pemimpin yang sangat gemar berperang). Padahal, sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian,” katanya.

“Perang besar, apalagi Perang Dunia ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tutupnya.

(War/rilpolitik)

Artikel SBY: Dunia di Ambang Malapetaka pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa aksi militer sepihak yang dilakukan Israel merupakan hal yang buruk bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“Serangan terhadap wilayah kedaulatan Iran merupakan tindakan provokatif dan sangat berisiko. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang tanpa kendali,” kata Mardani dalam rilis yang diterima rilpolitik.com pada Sabtu (14/6/2025).

BKSAP menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret guna mencegah memburuknya situasi. Tindakan preventif dan diplomatik diperlukan untuk memastikan bahwa ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak negara.

Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB agar tercipta perdamaian dunia.

“Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus ditindak secara tegas oleh komunitas internasional,” tambah anggota Komisi II dari Fraksi PKS itu.

Mardani meminta semua pihak untuk dapat menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bersifat eskalatif.

“Dalam situasi global dengan berbagai krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik yang dibutuhkan saat ini adalah deeskalasi, bukan provokasi agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui BKSAP DPR RI, Indonesia terus meneguhkan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hukum internasional.

“Pergerakan lain yang dilakukan adalah mendorong parlemen-parlemen dunia untuk turut bersuara dan mengambil inisiatif mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen,” katanya.

“Dalam situasi penuh ketegangan seperti ini, suara parlemen sebagai representasi rakyat dunia menjadi penting untuk menekan pihak-pihak yang cenderung menggunakan kekuatan militer secara sepihak,” pungkas dia.

Artikel Kecam Serangan Israel ke Iran, BKSAP Peringatkan Potensi Eskalasi Konflik pertama kali tampil pada Rilpolitik.