Di dalam rekomendasi eskternal yang berjumlah 17 poin itu, PDI Perjuangan menunjukkan rasa amarah yang luar biasa, tidak hanya pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang disebutnya sebagai Pemilu terburuk sepanjang masa, tetapi juga terhadap sejumlah isu dan kebijakan yang didorong oleh pemerintah dan parpol koalisi Prabowo – Gibran, seperti Rervisi UU MK, Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan RUU Penyiaran.

Tidak hanya itu, pada poin ke-2 rekomendasi tersebut mendorong fungsi kontrol dan penyeimbang (chack and balances) ditingkatkan serta mendesak perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.

Namun, amarah dan sikap oposisional rekomendasi eksternal itu terasa berbeda dengan pernyataan Megawati yang mengaku masih akan melakukan kalkulasi politik sebelum menentukan sikap partai. Megawati sadar bahwa sikap partainya ditunggu banyak pihak, tetapi sambil bercanda dia mengatakan, “enak saja, iya dong. Gue mainin dulu dong.”

Terjadi inkonsistensi antara amarah dan sikap oposisional rekomendasi eksternal yang merupakan hasil Rakernas V dengan pidato Megawati yang tidak mau memutuskan sikap politik partainya saat ini. Ia mengaku tidak akan terbaru-buru menentukan sikap partai dan masih akan melakukan kalkulasi politik.

ANTARA IDEALISME DAN REALITAS POLITIK KARTEL

Jika konsisten, amarah yang mewarnai rekomendasi eksternal Rakernas V seharusnya ditutup dengan penegasan bahwa PDI Perjuangan siap berada di luar pemerintahan dan akan menjalankan fungsi oposisi untuk menguatkan chack and balances. Kenapa ini tidak dilakukan? karena PDI Perjuangan menghadapi dua dilema besar.

Pertama, PDI Perjuangan berada dalam dilema antara memperjuangkan ideologi dan idealisme partai atau berkompromi dengan realitas politik kartel. Di antara partai politik yang ada, PDI Perjuangan adalah partai dengan citra ideologi dan idealisme yang paling kuat.

Ideologi PDI Perjuangan adalah marhaenisme, suatu pandangan ideologi yang diwariskan dari Bung Karno. Ia adalah upaya radikal Bung Karno untuk mendorong pembebasan manusia dan mengangkat harkat dan martabat wong cilik.

Dengan ideologi itu, PDI Perjuangan mencitrakan diri sebagai partainya wong cilik. Dan dengan ideologi itu juga, PDI Perjuangan sangat identik dengan citra Bung Karno. Bahkan, PDI Perjuangan seringkali disebut sebagai penerus perjuangan PNI, partai yang didirikan oleh Bung Karno.

Dari sisi idealisme, PDI Perjuangan punya citra paling kuat sebagai partai pejuang demokrasi dan reformasi. Citra ini melekat dalam diri PDI Perjuangan karena ia adalah partai oposisi pada rezim Orde Baru, dan yang paling kuat mendorong reformasi.

PDI Perjuangan juga lekat dengan reformasi karena lembaga-lembaga penting demokrasi lahir pada masa pemerintahan Megawati, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Betul seperti disampaikan Megawati, “MK itu saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik.”

Jika PDI Perjuangan konsisten dengan ideologi dan idealisme tersebut, maka seharusnya ia tidak ragu menentukan sikap sebagai oposisi. Sebab selain tidak merepresantikan ideologi wong cilik, Prabowo-Gibran juga tidak merepresenasikan semangat reformasi dan penguatan demokrasi. Bahkan ada kecenderungan, kekuatan koalisi Prabowo-Gibran sedang berupaya mengamputasi pilar-pilar demokrasi dengan sejumlah agenda revisi Undang-Undang, mulai dari revisi UU MK, RUU Penyiaran, UU TNI, hingga UU Polri.

Tetapi di sisi lain, PDI Perjuangan menyadari bahwa realitas politik saat ini tidak kondusif untuk berdiri tegak dengan ideologi dan idealisme.  Seperti dijelaskan Kuskrido Ambadi dalam buku Mengungkap Politik Kartel (2009), bahwa kepentingan partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel.

Politik kartel membuat partai politik tidak berdaya jika tidak merapat ke rezim kekuasaan. Sebab kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh sumber keuangan yang berasal dari pemerintah. Pada titik ini, sumber keuangan partai yang dimaksud ialah uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente (rent-seeking).

Dengan demikian, pilihan antara menjadi oposisi atau masuk ke dalam pemerintahan adalah pilihan sangat sulit karena menyangkut daya hidup partai. Apakah PDI Perjuangan akan memilih ideologi dan idealisme tetapi sengsara selama lima tahun ke depan atau berkompromi dengan realitas politik kartel tetapi mengorbankan ideologi dan idealisme? Dilema ini sulit dijawab dan karena itu, Rakernas V tidak mampu membuat sikap tegas.

ANTARA LUKA DAN KUASA

Dilema kedua adalah apakah PDI Perjuangan akan meluapkan kemarahannya akibat luka “pengkhianatan” Joko Widodo dengan tindakan politik yang tegas atau sekadar dengan retorika dan narasi. Kemarahan PDI Perjuangan kepada Jokowi sangat terasa dalam retorika dan narasi Rakernas V. Kemarahan itu juga terpotret dalam 17 rekomendasi Rakernas V. Sampai-sampai Puan Maharani yang membacakan rekomendasi Rakernas V menangis dan minta maaf kepada rakyat karena kadernya melanggar etika dan konstitusi.

Tetapi kemarahan tersebut tidak mewujud dalam tindakan politik yang tegas. Menteri-menteri dari PDI Perjuangan tetap bekerja sebagai pembantu Jokowi. Pun di DPR RI, fraksi PDI Perjuangan tidak secara tegas melawan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah politik Jokowi.

Kenapa PDI Perjuangan tidak menyalurkan kemarahannya dalam tindakan politik yang tegas? Alasannya adalah karena kekuasaan punya magnetnya sendiri. Inilah dilema PDI Perjuangan, satu sisi ia sangat marah, tetapi di sisi lain ia tidak mau kehilangan kue kekuasaan yang kini dinikmatinya.

Jika konsisten dengan kemarahannya, PDI Perjuangan seharusnya menarik semua kadernya dari kursi menteri, dan secara tegas memulai langkah oposisi sejak saat ini. Sebab sangat tidak pantas membiarkan kader-kader terbaik partai tetap menjadi pembantu seorang Presiden yang telah melanggar etika dan konstitusi.

Tetapi ini pilihan sulit. PDI Perjuangan memang punya sejarah panjang sebagai oposisi, tetapi partai ini juga telah menikmati kekuasaan selama 10 tahun terakhir. Kenikmatan kekuasaan yang dirasakan selama 10 tahun tentu sangat mempengaruhi pertimbangan politik dalam menentukan sikap terhadap pemerintah, baik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, maupun terhadap pemerintahan penerusnya, Prabowo – Gibran.

Apalagi, Prabowo dengan nyata menunjukkan keinginannya mengajak PDI Perjuangan untuk kembali menikmati kekuasaan dengan bergabung dalam koalisinya. Apakah PDI Perjuangan akan merawat luka dengan menjadi oposisi atau menerima ajakan Prabowo untuk kembali menikmati lezatnya kekuasaan? Ini adalah dilema besar yang belum mampu dijawab, dan membuat PDI Perjuangan mengulur waktu dalam menentukan sikap.

DI ANTARA DUA DILEMA

Tidak mudah memilih antara berkompromi dengan realitas politik kartel atau tegak dalam ideologi dan idealisme. Juga tidak mudah memilih antara menuntaskan luka atau menikmati kuasa. Pilihan di antara dua dilema ini mempertaruhkan nasib partai lima tahun ke depan. Apalagi, di depan mata ada kontestasi Pilkada yang tentu saja akan terdampak oleh pilihan PDI Perjuangan terhadap dua dilema itu.

Maka, pilihan Megawati menunda keputusan terkait sikap partai adalah upaya strategis untuk menghindari dampak buruk yang bisa terjadi jika pilihan terhadap dua dilema itu ditentukan saat ini.

Sembari melakukan kalkulasi politik, Megawati nampak masih ingin menikmati posisi abu-abu, dimana ia bisa bermain di dua kaki. Satu sisi mengumbar narasi dan retorika oposisional, tapi di sisi lain ia tetap menjadi bagian dari rezim kekuasaan. Satu sisi mengumbar luka, tetapi di sisi lain membiarkan diri menjadi pembantu presiden, yang telah melukainya.

Namun, posisi abu-abu tidak akan mampu bertahan lama. Dan pada akhirnya, ia harus memilih dan menentukan sikap tegas. Apakah akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan. Menjadi bagian dari kekuasaan atau menjadi oposisi.

Singkatnya, PDI Perjuangan pada akhirnya harus memilih di antara dua dilema itu. Berdiri tegak dengan ideologi dan idealisme atau berkompromi dengan realitas kartel? Menuntaskan luka atau menguburnya demi kuasa?

Tentu hanya Megawati yang tahu jawaban dari pertanyaan ini. Namun, jika ia benar-benar peduli pada nasib demokrasi seperti yang selama ini ia nyatakan, maka pilihannya sudah jelas: menjadi oposisi, apapun risikonya. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib partai, tetapi juga nasib republik bernama Indonesia.

Penulis: Subairi Muzakki
Direktur Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan)

Artikel Dilema Sikap Politik PDI Perjuangan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Namun, Subairi Muzakki, Direktur Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), berpendapat bahwa peluang Fauzi untuk maju di Pilgub Jatim 2024 sudah tertutup. Alasannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang notabene adalah partai Fauzi, justru membuka peluang untuk mengusung kembali Khofifah Indar Parawansa sebagai Calon Gubernur Jatim periode 2024-2029.

“PDIP sudah menjalin komunikasi dengan Khofifah,” kata Subairi singkat saat dihubungi melalui pesan tertulis pada Rabu (17/4/2024).

“Sudah lewat. Peluang bagi Fauzi untuk berkontestasi di Pilgub Jatim 2024 tampaknya sudah tertutup,” sambungnya.

Subairi menegaskan pendapatnya dengan merujuk pada pernyataan dari Ketua DPD PDI Perjuangan Said Abdullah terkait kemungkinan partainya mengusung kembali Khofifah. “Nampaknya iya (tertutup). Said kan yang bilang PDIP sedang merayu Khofifah untuk diusung PDIP,” ujarnya.

Lebih lanjut, Subairi juga menyinggung tentang kemungkinan Fauzi maju sebagai Calon Wakil Gubernur pendamping Khofifah. Menurutnya, hal tersebut juga sulit terwujud. “Pada Pilgub 2024, Khofifah tetap menginginkan Emil Dardak sebagai wakilnya,” tuturnya.

Meski demikian, Subairi tidak menampik bahwa pertarungan masih dinamis. Akan banyak manuver di mana semua kekuatan politik saling bersaing. Dalam hal ini, PDIP tentu tidak akan memberikan cek kosong kepada Khofifah.

“Bisa jadi PDIP mengajukan Fauzi sebagai calon wakil kepada Khofifah. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan Khofifah dan peta politik saat ini, peluang itu sangat kecil. Sebab tanpa PDIP pun, Khofifah sudah bisa maju sebagai Cagub dengan calon wakil pilihannya sendiri, Emil Dardak. Dengan kata lain, daya tawar PDIP tidak terlalu determinan bagi Khofifah,” kata Subairi.

Karena itu, Subairi berharap, Fauzi fokus pada tugasnya sebagai Bupati Sumenep. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di Sumenep. Apalagi, belum ada prestasi menjulang yang dapat dibanggakan dari pemerintahan Fauzi di Sumenep.

“Fauzi masih muda. Dan masih punya banyak waktu untuk mengukir prestasi sebagai bupati Sumenep. Jika ia berhasil membangun Sumenep, maka tentu akan menjadi modal kuat bagi karir politiknya ke depan,” tuturnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Peluang di Pilgub Jatim Sudah Tertutup, Pengamat Minta Fauzi Fokus Saja Urus Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi demokrasi. Menurut Direktur ID-Republikan, Subairi Muzakki, wacana Madura menjadi provinsi sendiri perlu didukung karena selama menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, pembangunan Madura sangat lambat, bahkan tertinggal.

“Puluhan tahun menjadi bagian dari Jawa Timur, Madura tetap terbelakang di saat Kabupaten lain di luar Madura banyak yang maju. Pada 2019, penduduk miskin di Jatim bahkan terkosentreasi di Madura. Jelas ini menjadi pertanyaan di tengah potensi Madura yang sangat kaya, baik dari SDA maupun SDM,” kata Subairi kepada rilpolitik.com, Selasa (6/2/2024).

Menurut Subairi, Madura memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda dengan Jawa Timur, sehingga pembangunan Madura tidak bisa disamakan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Dan, yang tahu cara membangun Madura, adalah Madura sendiri. Inilah kenapa Madura perlu memiliki otonomi luas dan diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dengan menjadi provinsi.

“Madura adalah pulau yang terpisah dari Jawa dan memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang khas. Madura juga memiliki sumber daya alam yang besar, seperti minyak, gas, garam, dan tanaman hortikultura. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut belum optimal dan masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi,” kata Subairi.

Subairi menambahkan, dengan menjadi provinsi sendiri, Madura dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Madura dan mengurangi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan dengan daerah lain.

“Selain itu, menjadi provinsi sendiri juga dapat memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Madura sebagai suku dan pulau yang berbeda dengan Jawa. Madura dapat melestarikan dan mengembangkan budaya dan bahasanya sendiri, serta meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas antara masyarakat Madura,” ujar Subairi.

Subairi mencontohkan, salah satu daerah yang maju setelah menjadi provinsi sendiri adalah Gorontalo. Gorontalo, yang sebelumnya merupakan bagian dari Sulawesi Utara, resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Sejak itu, Gorontalo mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan.

“Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 6,22%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,02%. Selain itu, PAD Gorontalo pada tahun 2019 mencapai Rp 2,8 triliun, meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya. Sumber utama PAD Gorontalo adalah sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa,” papar Subairi.

Subairi juga mengatakan, Gorontalo berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup manusia. Menurut data BPS, IPM Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 70,66, meningkat 1,03 poin dari tahun sebelumnya. IPM Gorontalo juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 71,92.

“Selain itu, Gorontalo juga mengembangkan potensi pariwisatanya, terutama di bidang wisata bahari, budaya, dan sejarah,” tutur Subairi.

Subairi berharap, wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri dapat dipertimbangkan secara matang dan komprehensif, dengan memperhatikan aspek-aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat Madura untuk bersikap aktif dalam menyuarakan aspirasi provinsi Madura.

“Kami dari ID-Republikan siap mendukung dan membantu masyarakat Madura dalam mewujudkan cita-citanya menjadi provinsi sendiri. Kami yakin, Madura dapat menjadi provinsi yang mandiri, maju, dan berdaya saing, jika didukung oleh kesiapan, komitmen, dan kerjasama semua pihak,” pungkas Subairi.

Artikel Pengamat: Madura Harus Jadi Provinsi Sendiri Jika Ingin Maju pertama kali tampil pada Rilpolitik.