Rilpolitik.com, Madura – Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri kembali mencuat di tengah masyarakat. Sejumlah alasan mendasari usulan tersebut, mulai dari aspek geografis, budaya, ekonomi, hingga politik.
Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi demokrasi. Menurut Direktur ID-Republikan, Subairi Muzakki, wacana Madura menjadi provinsi sendiri perlu didukung karena selama menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, pembangunan Madura sangat lambat, bahkan tertinggal.
“Puluhan tahun menjadi bagian dari Jawa Timur, Madura tetap terbelakang di saat Kabupaten lain di luar Madura banyak yang maju. Pada 2019, penduduk miskin di Jatim bahkan terkosentreasi di Madura. Jelas ini menjadi pertanyaan di tengah potensi Madura yang sangat kaya, baik dari SDA maupun SDM,” kata Subairi kepada rilpolitik.com, Selasa (6/2/2024).
Menurut Subairi, Madura memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda dengan Jawa Timur, sehingga pembangunan Madura tidak bisa disamakan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Dan, yang tahu cara membangun Madura, adalah Madura sendiri. Inilah kenapa Madura perlu memiliki otonomi luas dan diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dengan menjadi provinsi.
“Madura adalah pulau yang terpisah dari Jawa dan memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang khas. Madura juga memiliki sumber daya alam yang besar, seperti minyak, gas, garam, dan tanaman hortikultura. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut belum optimal dan masih bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi,” kata Subairi.
Subairi menambahkan, dengan menjadi provinsi sendiri, Madura dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Madura dan mengurangi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan dengan daerah lain.
“Selain itu, menjadi provinsi sendiri juga dapat memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Madura sebagai suku dan pulau yang berbeda dengan Jawa. Madura dapat melestarikan dan mengembangkan budaya dan bahasanya sendiri, serta meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas antara masyarakat Madura,” ujar Subairi.
Subairi mencontohkan, salah satu daerah yang maju setelah menjadi provinsi sendiri adalah Gorontalo. Gorontalo, yang sebelumnya merupakan bagian dari Sulawesi Utara, resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000. Sejak itu, Gorontalo mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan.
“Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 6,22%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5,02%. Selain itu, PAD Gorontalo pada tahun 2019 mencapai Rp 2,8 triliun, meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya. Sumber utama PAD Gorontalo adalah sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa,” papar Subairi.
Subairi juga mengatakan, Gorontalo berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup manusia. Menurut data BPS, IPM Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 70,66, meningkat 1,03 poin dari tahun sebelumnya. IPM Gorontalo juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 71,92.
“Selain itu, Gorontalo juga mengembangkan potensi pariwisatanya, terutama di bidang wisata bahari, budaya, dan sejarah,” tutur Subairi.
Subairi berharap, wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sendiri dapat dipertimbangkan secara matang dan komprehensif, dengan memperhatikan aspek-aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat Madura untuk bersikap aktif dalam menyuarakan aspirasi provinsi Madura.
“Kami dari ID-Republikan siap mendukung dan membantu masyarakat Madura dalam mewujudkan cita-citanya menjadi provinsi sendiri. Kami yakin, Madura dapat menjadi provinsi yang mandiri, maju, dan berdaya saing, jika didukung oleh kesiapan, komitmen, dan kerjasama semua pihak,” pungkas Subairi.
