“Menurut saya, respons bupati berkaitan dengan Selat Madura dan Pantai Badur itu terlalu cepat. Saya yakin dia tidak kroscek ke pemerintah desa dan kepada rakyat di Pantai Badur,” kata Sulaisi kepada rilpolitik.com pada Sabtu (25/1/2025).

Sulaisi menilai Bupati Fauzi selama ini memang terkesan pro terhadap korporasi ketimbang rakyat. Ia mengungkap banyak sekali tanah rakyat di Desa Badur, Kecamatan Batuputih, yang tiba-tiba bermasalah setelah pengusaha tambak udang masuk ke daerah tersebut. Dan itu tidak pernah mendapat atensi dari bupati.

“Sehingga saya menilai bahwa bupati ini sesungguhnya pro korporasi, bukan pro rakyat,” ujarnya.

“Jangankan melihat Pantai Badur dan laut Madura di Badur, wong berkaitan dengan Gersik Putih dari dulu sudah kontroversi luar biasa bupati sikapnya terhadap rakyat juga tidak jelas,” sambungnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu kemudian membeberkan bukti adanya Akta Jual Beli (AJB) Pantai Badur atau Selat Madura. Bukti yang dipegang Sulaisi adalah AJB Nomor 903/JB/15/VI//2015 tertanggal 2 Juli 2015.

Kepemilikan wilayah tersebut dilegalisasi melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RB Moh Farid Zahid, SH, M.Kn.

Pada akta tersebut tertulis nama penjual adalah Jamik dan pembeli bernama Robby Kurniawan Henuk. Jamik sendiri merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Badur. Dia masih berstatus sebagai kades saat jual beli tersebut terjadi.

Adapun luas lokasi yang dijual berdasarkan AJB tersebut adalah 27.235 meter persegi (M2). Namun, Sulaisi menduga lokasi yang telah dijual lebih luas dari yang tertera pada akta.

“Saya menduga yang sudah terjual kepada Robby Kurniawan Henuk jauh lebih luas karena dilihat dari batas-batas yang tertuang dalam AJB itu, Utara: Selat Madura; Timur: Tanah Hak; Selatan: Tanah Hak Robby Kurniawan Henuk; Barat: Tanah Hak Robby Kurniawan Henuk,” ungkapnya.

“Dilihat dari batas-batas itu jelas bahwa Robby Kurniawan Henuk adalah penguasa pantai Badur dan pemilik sebagian Laut/Selat Madura,” sambungnya.

Sulaisi juga mengatakan, wilayah yang sudah dijual itu tidak mungkin ada di Peta Blok Desa maupun pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP). Sebab, proses kepemilikannya melalui PPAT, bukan Pemda.

“Kalau dicek di Peta Blok memang tidak mungkin ada, karena kepemilikan itu melalui PPAT bukan melalui Pemda. Di DHKP Desa Badur juga tidak mungkin ditemukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi membantah pernyataan Sulaisi bahwa Pantai Badur dan Selat Madura diduga sudah dijual ke asing.

Meski begitu, ia tidak menyertakan bukti atas bantahannya tersebut. Ia hanya menyebut kabar Pantai Badur dan Selat Madura dijual ke asing tidak benar.

“Gak ada itu. Palsu-palsu saja,” kata Fauzi singkat melalui pesan tertulis pada Jumat (24/1/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Dibantah Bupati, Ini Bukti Akta Jual Beli Pantai Badur dan Selat Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Gak ada itu. Palsu-palsu saja,” kata Fauzi singkat melalui pesan tertulis pada Jumat (24/1/2025). Fauzi dikonfirmasi perihal pemberitaan rilpolitik.com sebelumnya dengan judul “Tak Hanya Gersik Putih Sumenep, Selat Madura Bahkan Diduga Sudah Dijual ke Asing”.

Namun, belum diketahui apakah jawaban Fauzi itu berdasarkan data atau sekadar jawaban spontan saja.

Sebelumnya, praktisi hukum Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq mengatakan bahwa sepanjang Pantai Badur yang terletak di Kecamatan Batuputih diduga sudah dijual ke pengusaha asing. Tak hanya itu, bahkan Selat Madura pun juga diduga sudah dijual.

“Jadi sepanjang pantai Badur itu juga dimiliki perorangan dan sudah dijual ke pengusaha asing,” kata Sulaisi kepada rilpolitik.com pada Jumat.

“Selain pantainya, Selat Madura juga sudah dijual ke pengusaha asing. Selat Madura itu yang saya maksud tadi dengan laut Madura itu. Cuma kalau di peta itu kan tertulis Selat Madura,” sambungnya.

Apa yang disampaikan Sulaisi tak bisa serta-merta dianggap hanya pepesan kosong. Sebab, pernyataannya itu justru didukung oleh alat bukti berupa fotocopy akta jual beli tahun 2015 hingga peta Selat Madura yang sudah dikapling dan dijual ke asing.

“Itu statusnya sudah ada akta jual beli dari seseorang yang dulu dia kades pada tahun 2015 menjual kepada pengusaha asing,” ungkapnya.

Bahkan, kata Sulaisi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan pengukuran terhadap pantai atau laut yang dijual itu.

“Itu sudah diukur oleh BPN setelah dijual kepada pengusaha asing. Padahal, BPN sudah tahu bahwa itu pantai dan Selat Madura,” ujarnya.

Namun, Sulaisi belum bisa memastikan terkait status laut tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum. “Kita tidak tahu apakah laut itu sudah terbit sertifikat atau belum,” tuturnya.

Sebab itu, lanjut dia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri secara langsung akta jual beli Selat Madura itu dan statusnya saat ini.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bupati Sumenep Bantah Kabar Selat Madura Dijual ke Asing pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Di Sumenep, misalnya, ada Pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura, seluas 20 hektare yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan.

Rupanya, Gersik Putih bukan satu-satunya pantai di Sumenep yang sudah diprivatisasi. Pantai Badur, Kecamatan Batuputih, Sumenep juga diduga sudah dijual ke pengusaha asing.

Hal itu diungkap oleh praktisi hukum Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq kepada rilpolitik.com pada Jumat (24/1/2025). Dia mengatakan, sepanjang pantai Badur diduga dimiliki perorangan dan sudah dijual ke asing.

Sulaisi mengungkapkan, tak hanya pantainya, tetapi Selat Madura pun juga diduga sudah dijual ke asing.

“Jadi sepanjang pantai Badur itu juga dimiliki perorangan dan sudah dijual ke pengusaha asing,” kata Sulaisi.

“Selain pantainya, Selat Madura juga sudah dijual ke pengusaha asing. Selat Madura itu yang saya maksud tadi dengan laut Madura itu. Cuma kalau di peta itu kan tertulis Selat Madura,” sambungnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu telah mengantongi bukti fotocopy akta jual beli laut tersebut.

“Itu statusnya sudah ada akta jual beli dari seseorang yang dulu dia kades pada tahun 2015 menjual kepada pengusaha asing,” ungkapnya.

Bahkan, menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan pengukuran terhadap pantai dan selat yang dijual ke asing itu. Padahal, kata dia, BPN sudah tahu bahwa itu pantai atau laut.

“Itu sudah diukur oleh BPN setelah dijual kepada pengusaha asing. Padahal, BPN sudah tahu bahwa itu pantai dan Selat Madura,” ujarnya.

Namun, Sulaisi mengaku belum mengetahui status laut tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum. Tetapi bahwa pantai Badur dan Selat Madura sudah dijual ke asing itu fakta.

“Yang ada di tangan saya itu hanya alat bukti akta jual beli foto copy dan kita tidak tahu apakah laut itu sudah terbit sertifikat atau belum,” tuturnya.

Tak hanya akta jual beli, Sulaisi juga memiliki peta Selat Madura yang sudah dikapling dan dijual ke asing.

“Yang ada di saya bukan hanya akta jual beli, di situ juga ada peta yang sudah dikapling dan dijual. Jadi laut yang sudah dikapling dan dijual kepada pengusaha asing. Pantai atau selat Madura itu,” ungkap dia.

Sulaisi menunjukkan kepada rilpolitik.com dokumen terkait akta jual beli serta peta Selat Madura yang sudah dikapling dan dijual.

Ia berharap kepada pemerintah pusat, khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turut mengecak keberadaan akta jual beli Selat Madura ke asing.

“Supaya (Kementerian ATR/BPN) sekali ke Sumenep itu tidak hanya kroscek SHM laut (Pantai Gersik Putih), tetapi juga kroscek akta jual beli Selat Madura kepada pengusaha asing,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerjunkan tim untuk menelusuri kabar 20 hektare Pantai Gersik Putih yang memiliki SHM.

“Kita sudah turunkan tim ke sana,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tak Hanya Gersik Putih Sumenep, Selat Madura Bahkan Diduga Sudah Dijual ke Asing pertama kali tampil pada Rilpolitik.