Stunting Mengancam Mimpi Indonesia Emas 2045?

Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat dan Dewan Pembina Yayasan Mahasiswa Islam Insan Cita (YAPMIC) Ciputat.

---

Terminologi stunting di Indonesia mulai mendapat perhatian serius ketika hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Balitbang-Kemenkes dipublikasikan tahun 2013, dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakannya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun). Anak yang stunting memiliki tinggi badan lebih pendek dari standar usianya (menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia—WHO). Stunting berdampak jangka panjang pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan saat dewasa.

Anak stunting dapat dikenali dari penampakan fisik yang lebih pendek dibandingkan dengan teman seusianya (postur tubuh kerdil). Berat badannya tidak naik sesuai grafik pertumbuhan atau cenderung stagnan dalam waktu lama. Anak stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif dan motorik. Sistem kekebalan tubuh lemah, sehingga anak mudah terserang penyakit. Pada umumnya, anak stunting memiliki nafsu makan yang buruk, keterlambatan berjalan, berbicara, atau kemampuan motorik halusnya, dan fitur wajah tampak seperti “bayi” meskipun usia sudah bukan balita lagi.

Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak kita menjadi stunting? Ibu yang kurang pengetahuannya tentang kesehatan dan gizi—sebelum dan pada masa kehamilan—dapat melahirkan anak stunting. Ditambah lagi, anak dengan usia 0–6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Keluarga dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat menyumbang pada lahirnya anak stunting. Di Indonesia, 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka yang dapat menimbulkan penyakit diare, kolera, tifus, dan cacingan. Keluarga yang tidak mampu mengakses makanan bergizi dapat melahirkan anak stunting. Jika dilihat dari kenyataan di masyarakat pada tahun 2023, makanan bergizi di Jakarta lebih mahal 52% dibandingkan dengan di New Delhi, India (Food Agriculture Organization dan World Bank).

Indonesia, menurut Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 (SSGI), menunjukkan angka prevalensi stunting masih berada di angka 19,8% (sekitar 4,4 juta). Sedangkan pada tahun 2023 sekitar 4,8 juta bayi. Ini merupakan sinyal positif, karena untuk pertama kalinya Indonesia memenuhi ambang batas World Health Organization (WHO) < 20%. Namun demikian, kita harus tetap waspada; angka prevalensi stunting dapat meningkat lagi bila upaya pencegahan dan penurunan stunting mengendur.

Pada daerah-daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, serta pada kawasan-kawasan kumuh di perkotaan—di mana kemiskinan terkonsentrasi—menunjukkan angka prevalensi yang tinggi. NTT pada tahun 2024 ini memiliki angka stunting sebesar 37,0%, Papua sebesar 24,7%, sedangkan Papua Barat 24,6%. Upaya menurunkan angka stunting harus dilakukan secara paralel dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Bayi stunting banyak dilahirkan keluarga miskin dengan beragam keterbatasannya.

Berpacu untuk Menurunkan Stunting

Masalah stunting menjadi isu nasional. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% per tahun (perkiraan BPS dan World Bank), maka diperkirakan akan lahir 3,360 juta bayi. Bila 19,8% di antaranya stunting, dengan perkiraan sebesar 665,28 ribu bayi stunting per tahun, maka bila tidak ada upaya penurunan, secara kumulatif jumlahnya akan membesar. Stunting berdampak jangka panjang pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan pada saat dewasa. Tentu saja, akan menjadi beban negara dan mengancam mimpi Indonesia Emas 2045 sebagai wujud dari bonus demografi.

Sejak tahun 2017, pemerintah menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus stunting. Tahun 2018, diluncurkan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan beragam program yang terkait dengan bidang kesehatan (intervensi kesehatan dan gizi) dan non-kesehatan yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan, sanitasi, air bersih, dan akses pangan. Sesuai dengan dokumen RPJMN tahun 2025–2029, ditargetkan prevalensi stunting dapat turun ke 14,2%. Dengan demikian, dalam 5 tahun harus mampu menurunkan 5,6%, di mana tahun 2024 angkanya sebesar 19,8%. Kita tengah berpacu dengan waktu.

Program pencegahan dan penurunan stunting diarahkan pada keluarga rawan stunting, yaitu keluarga yang memiliki ibu hamil—terutama yang kurang gizi, anemia, tidak mendapat pemeriksaan kehamilan yang memadai. Keluarga dengan anak usia 0–59 bulan berada pada situasi kritis pertumbuhan, sehingga rawan terkena stunting bila tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Program juga menyasar keluarga dengan penghasilan rendah agar mampu mengakses makanan bergizi dan sanitasi yang layak agar tidak BAB sembarangan. Program juga harus memastikan menyasar keluarga yang tidak memberikan ASI eksklusif dan MP-ASI, serta kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak.

Sejak 2018, pemerintah menetapkan kabupaten/kota prioritas stunting (dimulai dengan 100 kabupaten/kota) sebagai lokasi program. Pada tahun 2022, dikembangkan mencapai seluruh 514 kabupaten/kota. Lokasinya difokuskan pada desa/kelurahan dengan prevalensi stunting tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan akses layanan dasar yang rendah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan tentang kondisi demografi, keluarga, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, dan stunting.

Mulai tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis, yaitu pemberian satu porsi makanan bergizi tiap hari kepada siswa hingga ibu hamil. Dana yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Target awal adalah menjangkau sekitar 19,5 juta penerima di tahun 2025, dengan biaya terencana hingga USD28 miliar (sekitar Rp450 triliun) hingga tahun 2029. Diharapkan program MBG ini dapat mengakselerasi angka penurunan stunting, mengingat salah satu sasarannya adalah ibu hamil dan ibu menyusui.

Upaya pencegahan dan penurunan stunting diampu secara kolaboratif lintas sektor. Kementerian Kesehatan menjadi pelaku utama untuk melakukan intervensi gizi spesifik (imunisasi, pemberian tablet tambah darah, pemantauan tumbuh kembang). Sedangkan kementerian/lembaga lainnya melakukan intervensi non-kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi). Pemerintah kabupaten dan desa sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Masyarakat dan swasta juga dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Posyandu, kader PKK, dan organisasi masyarakat sipil. Sejak tahun 2021, melalui Peraturan Presiden, BKKBN ditetapkan sebagai Koordinator Utama Percepatan Penurunan Stunting.

Bonus Demografi dan Stunting

Secara konseptual, bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan populasi usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Fenomena ini memberi peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yang akan berlangsung hingga sekitar 2040–2045. Puncaknya terjadi antara 2020 hingga 2030, di mana usia produktif bisa mencapai sekitar 64–70% dari total penduduk. Pertanyaannya adalah, bagaimana Indonesia menyongsong kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meraih mimpi Indonesia Emas pada tahun 2045?

Indonesia Emas 2045 digagas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing di tingkat global. Strategi besarnya adalah bagaimana keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) dan menjadi negara dengan ekonomi besar (5 besar dunia). Membangun SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Menekan angka stunting sampai pada tingkat minimal agar dapat mengurangi beban pembangunan di masa depan. Memastikan pelayanan dasar terkait dengan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan infrastruktur dasar yang pada ujungnya dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial, dan gender. Ketersediaan pangan dan energi menjadi bagian penting. Penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi perlu dipastikan terlaksana.

Pengalaman Korea Selatan dan Singapura dalam memanfaatkan bonus demografi dapat menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Dalam 30 tahun, Korea Selatan berubah dari negara miskin menjadi negara industri maju. Pada tahun 2024, Korea Selatan masuk Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan Gross Domestic Bruto (GDP) kapita lebih dari USD 36.024. Memiliki SDM produktif yang berkualitas yang menjadi motor pertumbuhan. Sementara itu, Singapura dalam 50 tahun bertransformasi menjadi pusat keuangan dan logistik global. Pendapatan per kapitanya naik tajam dari USD 500 (1965) menjadi USD 71.851 (2024). Kedua negara tersebut melakukan strategi yang mirip—penguatan SDM yang berkualitas untuk menjadi pemain global. Memastikan terlaksananya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesehatan & gizi, serta akses pada pelayanan dasar agar terbangun generasi produktif yang lebih sehat dan siap bekerja. Keduanya merancang industrialisasi secara bertahap dari padat karya menuju industri padat modal berbasis teknologi tinggi.

Dalam laporan World Bank (2018), “The Economic Impacts of Child Undernutrition in Indonesia”, stunting disebut menurunkan potensi produktivitas tenaga kerja dan menyebabkan kehilangan pendapatan nasional secara signifikan. Untuk Indonesia, dengan PDB Rp22.139,0 triliun (2024), kerugian dapat mencapai Rp400–600 triliun per tahun atau sekitar 2–3% dari PDB. Sementara itu, WHO menekankan bahwa stunting tidak hanya masalah gizi, tetapi juga masalah pembangunan ekonomi, dicirikan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah, biaya kesehatan lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk mengurangi beban pembangunan di masa depan dan meraih Indonesia Emas tahun 2045, penurunan stunting merupakan langkah strategis melalui kerja kolaboratif.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Sumber: Republika Online, Antara News, Liputan6.com, Media Indonesia, dashboard stunting Setwapres, Laporan Pelaksanaan Stunting BKKBN dan Kemendagri serta Kemenkes.