Prabowo di Ujung Tanda: Adimakayasa dan Masa Depan Kehormatan Polri

Dalam dunia kekuasaan, simbol bukan sekadar pernak-pernik estetika. Ia hidup di kepala, mengendap dalam nalar publik, dan pelan-pelan menjelma sebagai tolok ukur harapan. Di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, gelar Adimakayasa adalah salah satu simbol itu—bukan hanya soal akademik terbaik, tapi semacam tapal batas antara mereka yang unggul dalam prestasi dan moralitas, dan yang sekadar mengalir dalam arus struktur.

Namun seperti banyak simbol di negeri ini, maknanya kini tergelincir. Tidak hilang, tetapi mengambang. Ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo—yang bukan penerima Adimakayasa—diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 2021, publik bisa membaca pesan yang lebih besar: gelar bukan lagi jaminan, nilai tak lagi jadi penentu. Di balik itu, kekuasaan mulai bicara lebih keras dari integritas.

Dan kini, sejarah memutar ulang siklusnya. Di bawah presiden baru, Prabowo Subianto, yang dibentuk oleh kultur militer dan disiplin Komando, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dielak: akankah Prabowo mengembalikan nilai simbolik Adimakayasa ke posisi semestinya? Ataukah ia akan tetap bermain di wilayah yang lebih realistis, di mana loyalitas adalah mata uang yang lebih likuid ketimbang moral?

Pertanyaan ini penting, bukan karena publik sedang berharap hadirnya pahlawan berjubah putih. Tapi karena dalam krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian, pilihan Kapolri bukan sekadar soal manajemen organisasi—ia adalah pernyataan arah. Setelah luka yang ditinggalkan kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan berbagai skandal lain, Polri bukan lagi institusi yang cukup hanya dengan teknokrasi dan operasi senyap. Ia butuh sesuatu yang lebih dalam: legitimasi moral.

Dan di situ, Adimakayasa bisa kembali memainkan perannya. Ia bukan solusi, tapi bisa jadi penanda awal. Ibarat tiang bendera di tengah lapangan kosong—ia tidak memberi jawaban, tapi memberi arah. Dalam situasi di mana publik tak tahu harus percaya pada siapa, simbol bisa menjembatani harapan yang masih tersisa dengan kenyataan yang tak kunjung membaik.

Tapi simbol juga butuh konteks. Realitasnya, para lulusan Adimakayasa pun bukan tanpa cela. Tak sedikit yang justru terjebak dalam sistem yang korosif. Maka mengangkat Kapolri dari kalangan Adimakayasa bukanlah tindakan magis yang menjamin reformasi. Namun, di tengah runtuhnya narasi besar dalam birokrasi Indonesia, langkah itu bisa dibaca sebagai niat: bahwa negara masih menghargai prestasi, bukan sekadar kedekatan.

Sayangnya, makna itu makin sulit dirawat. Di Akademi Kepolisian sendiri, gairah untuk merebut gelar Adimakayasa mulai meredup. Taruna muda kini lebih realistis daripada idealis. Mereka tahu betul bahwa jalur menuju jabatan bukan lagi ditentukan oleh ranking atau keteladanan, melainkan oleh siapa mengenal siapa, dan siapa bersedia tunduk pada siapa. Di sinilah kita melihat kemunduran yang lebih dalam: bukan hanya pada hasil, tapi pada semangat bertarung untuk jadi yang terbaik secara bermoral.

Akpol, yang dulu menjadi ladang persemaian kader berintegritas, mulai kehilangan fungsi formasi moralnya. Ketika Adimakayasa dianggap “ya sama saja” dengan lulusan biasa dalam hal prospek jabatan, maka yang rusak bukan cuma persepsi, tapi juga ekosistem pendidikan kepemimpinan itu sendiri. Dan ketika pendidikan moral tak lagi dianggap strategis, bagaimana mungkin kita berharap muncul polisi yang mampu menahan godaan kekuasaan?

Dalam suasana inilah, Prabowo berdiri di sebuah persimpangan. Pilihannya akan dibaca banyak pihak sebagai refleksi dari nilai-nilai yang ia anut. Apakah ia akan memperlihatkan sikap sebagai pemimpin yang membela meritokrasi, atau justru melanggengkan praktik politik kekuasaan yang terus-menerus mengorbankan idealisme?

Ia bukan orang yang asing dengan simbol. Dalam banyak kesempatan, Prabowo menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya narasi, persepsi, dan gestur politik. Maka mengangkat Kapolri dari kalangan Adimakayasa bukan semata-mata urusan administratif, melainkan bisa menjadi manuver strategis untuk membangun ulang kredibilitas institusi. Setidaknya, sebagai sinyal bahwa era baru dimulai dengan menengok kembali nilai-nilai yang pernah dijunjung tinggi.

Tentu saja, publik tak bisa terlalu bergantung pada satu figur atau satu gelar. Reformasi Polri, sebagaimana reformasi lembaga lain, adalah soal desain institusi, transparansi, dan akuntabilitas yang sistemik. Tapi kita juga tak bisa menyepelekan kekuatan simbol. Karena dalam dunia yang penuh disinformasi, publik kadang hanya bisa berpijak pada tanda. Dan Adimakayasa, dalam segala keterbatasannya, masih menyimpan kredibilitas sebagai penanda nilai-nilai luhur.

Jika Prabowo memilih jalan berbeda—memasang loyalis yang mungkin lebih lunak dalam soal prinsip—maka publik pun tak boleh menyerah. Karena perubahan tak selalu datang dari dalam. Ia bisa dipaksa hadir dari luar: lewat tekanan masyarakat sipil, media yang tajam, serta aktivisme yang tak tunduk pada hierarki.

Akhirnya, pertanyaan yang paling jujur bukanlah “siapa Kapolri selanjutnya?”, melainkan: “masih mungkinkah kita membangun institusi yang bisa dipercaya rakyatnya?” Karena di republik ini, krisis terbesar bukan terletak pada ketidakhadiran hukum, tapi pada kehilangan kepercayaan.

Dalam hal ini, pilihan Prabowo akan menjadi cermin bukan hanya bagi arah Polri, tetapi bagi arah moral bangsa ini. Apakah kita masih percaya pada simbol, atau kita telah menyerah pada pragmatisme yang menenggelamkan nilai? (*)

*Penulis adalah Muchlas Samorano, Direktur Riset Indopublika Research & Consulting