Pengamat Sebut Gubernur Jatim Tak Pernah Dengarkan Aspirasi Masyarakat Madura

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pengamat politik Adi Prayitno menyentil kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, Khofifah tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat Madura.

Hal itu disampaikan Adi melalui pernyataan video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Minggu (16/8/2026). Adi mulanya merespons anggapan sebagian orang yang menyebut dirinya hanya sibuk mengkritik provinsi lain dan lupa dengan provinsinya sendiri, yakni Jatim.

Pria kelahiran Sumenep itu menegaskan dirinya sudah sering mengkritik kepemimpinan di Jawa Timur dengan harapan ada perubahan, utamanya bagi Madura. Namun, kritik tersebut tidak pernah mendapatkan respons. Dan Madura, kata dia, hingga kini masih menjadi daerah miskin.

“Aku itu bertahun-tahun ngomong kritis soal Jawa Timur, sudah sering mention Gubernur Jawa Timur supaya ada perubahan, kira-kira begitu, khususnya yang ada di Madura. Ya seperti yang kau tahu, mana ada perubahan, khususnya yang ada di Madura. Empat kabupaten yang tentu saja termasuk daerah yang miskin,” kata Adi Prayitno, dikutip Senin (17/8/2026).

Tidak adanya perubahan yang dirasakan masyarakat Madura, menurut Adi, mencerminkan kurangnya respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan.

Adi mengatakan publik bisa mengecek secara langsung seberapa sering Gubernur Jatim mengunjungi Madura.

“Tak perlu jauh-jauh begitu pertanyaannya, bisa tanya itu ke gubernurnya seberapa sering main ke Madura. Di kalangan kita bahkan Madura itu seakan-akan bukan Jawa Timur. Sudah sering kita ngomong panjang kali lebar supaya ada perbaikan kanan kiri, tapi gak ada perubahan apa pun,” ujarnya.

“Boro-boro responsif, boro-boro misalnya omongan kita itu ditanggapi melalui medsos atau pun dibalas gitu ya melalui video-video, suara-suara kita memang dari dulu tak pernah didengarkan,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata Adi, bahkan memunculkan candaan di kalangan masyarakat Madura mengenai keberadaan Gubernur Jatim.

“Ya pada akhirnya di kalangan kita selalu bercanda muncul pertanyaan ‘emangnya Jawa Timur ada gubernurnya?’. Kan kira-kira begitu kan pertanyaan kita itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyinggung usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau yang disebut sebagai usulan dari berbagai elemen masyarakat di Madura, mulai ulama, kiai, petani, hingga pelaku usaha tembakau.

Menurutnya, draf usulan KEK Tembakau tersebut telah selesai dan disebut sudah disampaikan kepada Pemprov Jatim. Namun, hingga kini belum terlihat perkembangan lebih lanjut terkait usulan tersebut.

“Itu (KEK Tembakau) usulan ulama, itu usulan kiai, usulan petani, usulan banyak macam-macam pengusaha-pengusaha tembakau kalau tidak salah, itu drafnya sudah jadi, katanya sih usulan KEK ini sudah masuk ke Pemda Jawa Timur atau Gubernur Jawa Timur, tapi sekarang nggak keliatan tuh progres report-nya,”

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu pun mengaku tak habis pikir dengan sikap Pemprov Jatim yang terkesan enggan memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura. Padahal, kata dia, tembakau merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat Madura.

“Kok susah sekali gitu lho memperjuangkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Madura. Padahal, kita tahu Madura itu satu sumber pendapatan warganya adalah tembakau,” ujar dia.

(Ah/rilpolitik)