JAKARTA, Rilpolitik.com – Lima kader PDI Perjuangan penggugat SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta meminta maaf kepada ketua umum Megawati Soekaranoputri dan seluruh kader Banteng se-Indonesia.
Mereka yang bernama Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari itu mengaku dijebak oleh seorang oknum pengacara yang memintanya untuk tanda tangan di kertas kosong dengan tujuan memperkuat demokrasi.
Merasa bersalah, kelima orang kader itu pun berjanji akan mencabut gugatannya di PTUN Jakarta.
DPP PDIP menyambut baik langkah lima kader yang mengakui kelalaian dan akan mencabut gugatan terkait keabsahan SK DPP PDIP 2024-2025.
Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy melihat adanya campur tangan kekuasaan di balik penjebakan kader penggugat kepengurusan PDIP.
“Tentunya kami menyesalkan ya, ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan di mana mereka tidak mengerti dan polos,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).
Ronny menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP tersebut, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas meterai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai.
“Nah, kami melihat hal seperti ini adalah hal manipulatif yang coba memanfaatkan orang kecil, wong cilik, orang kecil yang tidak mengerti hukum, sehingga mereka diminta atau dijebak untuk menandatangani belangko kosong yang adanya surat kuasa,” ujarnya.
“Dan hari ini kami sudah mendengar bahwa kader kami yang mencabut surat kuasa dan mencabut juga gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kami melihat bahwa ini adalah langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda tangan tersebut ternyata dimanipulasi,” sambungnya.
Ronny menegaskan, PDIP tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP.
“Tentunya kami memperingati para pihak yang mencoba untuk mengganggu PDI Perjuangan yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang kecil, kader kami yang tidak mengerti hukum untuk mengganggu PDI Perjuangan, mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan, dalam hal ini kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” katanya.
