JAKARTA, Rilpolitik.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025), agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hasto mengatakan partainya akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Kajian dilakukan untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Terlepas dari sistem pemilihannya, Hasto memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Dalam mengkaji usulan tersebut, PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.
Dia pun mengatakan bahwa sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat.
Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD. Usulan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata dia.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” ujar Hasto.
Hasto menyatakan sikap dari PDI Perjuangan nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional yang akan diselenggarakan pada awal tahun depan.
