SUMENEP, Rilpolitik.com – Aksi Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin bersama Satpol PP merazia praktik prostitusi di Sumenep menuai kritik. Kritik salah satunya datang dari seniman lokal bernama Deni Puja Pranata.
Deni menyoroti aksi Zainal memamerkan para terduga Pekerja Seks Komersial (PSK) di depan kamera tanpa melakukan sensor wajah saat konferensi pers. Dia menilai hal itu tidak manusiawi.
Namun, Deni menegaskan pernyataan ini tidak dalam rangka membela prostitusi atau kemaksiatan. Dia sepakat bahwa praktik prostitusi di Sumenep harus dihapuskan, dengan catatan tetap menghargai harkat dan martabat perempuan.
“Bahwa tidak akan ada PSK lagi di Kabupaten Sumenep, saya setuju. Yang tidak saya setuju adalah para PSK-PSK ditelanjangi wajahnya, ditampilkan ke ruang publik,” kata Deni melalui unggahan video di akun Tiktoknya dikutip rilpolitik.com pada Selasa (10/9/2024).
Deni mengatakan, Zainal seharusnya menutup wajah para terduga PSK setidaknya menggunakan masker sebelum ditampilkan ke publik. “Setidaknya diberilah masker dulu, ditutupi wajahnya, baru tampil ke ruang-ruang publik untuk bicara,” ujarnya.
Dia mengaku tidak tega melihat para terduga PSK dipamerkan wajahnya di depan kamera tanpa sensor dan videonya menyebar di sejumlah media sosial. Padahal, katanya, mereka juga memiliki keluarga di rumah.
“Mereka pasti malu, bagaimana anak-anak dan keluarganya, tetangganya ketika tahu saudaranya misalkan bekerja sebagai pelac*r, bagaimana malunya ketika dia pulang kampung. Satu yang dia takutkan, takut, takut jawabannya. Mereka takut, takut tidak mau makan, takut dari miskin,” katanya.
Menurut Deni, tidak ada satu pun perempuan di Indonesia yang menginginkan dirinya jadi PSK. Hanya kebutuhan lah yang menyebabkan mereka terjerumus ke jurang kemaksiatan.
“Tidak ada perempuan di Indonesia yang punya cita-cita sebagai pelac*r, tidak ada orang yang memiliki cita-cita sebagai pelac*r, mereka ingin menjadi perempuan karir, mereka ingin punya banyak uang sebagai pengusaha, mereka ingin jadi istri pejabat, mereka ingin menjadi istri yang disayangi oleh suaminya, tidak ada seorang perempuan yang memiliki cita-cita pelac*r,” ungkapnya.
Sebab itu, dia mengundang Komnas Perempuan, praktisi hukum, dan aktivis perempuan di seluruh Indonesia untuk melakukan advokasi terhadap para terduga PSK yang digerebek pimpinan DPRD di Sumenep.
“Secara pribadi. saya meminta dan memohon pada Komnas Perempuan dan para praktisi-praktisi hukum, aktivis-aktivis perempuan di seluruh Indonesia untuk turun ke Kabupaten Sumenep karena ada panggilan kemanusiaan untuk membela hak-hak orang yang ditelanjangi,” pungkas dia.
Gerebek Praktik Prostitusi
Diketahui, Ketua Sementara DPRD Sumenep, Zainal Arifin merazia sejumlah lokasi yang diduga jadi tempat praktik prostitusi di Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten pada Jumat (6/9/2024). Setidaknya ada 10 orang yang terjaring dalam razia ini. 8 orang diduga sebagai PSK, sementara 2 lainnya diduga berperan sebagai muncikari atau germo.
Dalam menjalankan aksinya ini, Zainal tidak sendirian. Dia membawa sejumlah petugas Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk mengamankan terduga PSK.
Berdasarkan video yang beredar di berbagai platform media sosial dan WhatsApp Group, tampak Zainal mengenakan pakain serba hitam, mulai dari celana, kaos, hingga peci. Dia memberikan pernyataan usai berhasil mengamankan sejumlah terduga PSK.
Sebelum memberikan pernyataan, tampak seseorang mengatur posisi duduk para terduga PSK. Dia mengarahkan agar mereka duduk di depan Zainal.
Dalam rekaman itu, terdengar juga suara seseorang meminta agar para terduga PSK menunjukkan mukanya ke kamera.
“Tunjukkan mukanya kalian! Jangan malu-malu!” ujar seseorang dalam video tersebut.
Zainal sendiri juga terlihat meminta para perempuan itu untuk tidak ada yang menutup wajah. Dia bahkan mengancam akan menahannya jika tutup muka.
“Hey kok ditutup (mukanya)? Nggak boleh ada yang ditutup ya. Mukanya nggak boleh ada yang ditutup. Mukanya kalau ada yang ditutup, saya pastikan ditahan,” ujar Zainal.
Zainal kemudian memberikan pernyataan terkait kegiatannya melakukan penggerebekan praktik prostitusi. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk membersihkan Kecamatan Ambunten dari praktik prostitusi. Dia tidak ingin praktik haram itu menular ke daerah-daerah lain.
“Karena Ambunten ini adalah kecamatan santri. Dari 15 desa se-wilayah Kecamatan Ambunten ada 19 pesantren. Setidaknya, saya khawatir kalau ini tetap dibiarkan terjadi kepada desa-desa yang lain,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap kejadian serupa tak terulang. Dia pun mengancam akan melakukan tindakan tegas jika ditemukan kembali praktik prostitusi.
“Ini jadikan yang pertama dan terakhir kami datang ke Desa Beluk Ares untuk menangkap para pelacur seperti ini. Jangan sampai diulangi lagi. Kalau sampai ini diulangi lagi, tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.
Dia juga sesumbar akan membersihkan Kabupaten Sumenep dari praktik prostitusi tanpa pandang bulu.
“Saya pastikan se-Kabupaten Sumenep akan bersih dari pelac*r. Tidak hanya tempat lokalisasi seperti ini, kos-kosan, hotel akan saya habisi. Hotelnya siapapun tanpa terkecuali,” pungkas dia.
(Faw/rilpolitik)
