JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan kepolisian agar tidak menggunakan instrumen berlebihan dalam menangani aksi unjuk rasa baik yang berlangsung saat ini maupun yang akan datang.
Dia menegaskan, demonstrasi merupakan bagian dari HAM karena di dalamnya ada mahasiswa, siswa, masyarakat, dan perkumpulan masyarakat yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka.
“Jadi tidak boleh dilakukan penegakan hukum dengan pendekatan excessive use of force atau excessive use of power,” kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Sebab itu, ia mendorong agar penegakan hukum terhadap demonstran yang murni hanya menyampaikan aspirasi dilakukan melalui pendekatan yang lebih peogresif dan bermartabat, seperti penerapan restorative jusctice atau keadilan restoratif.
Selain itu, Pigai juga berharap agar aparat mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar individu demonstran yang ditahan, seperti hak atas beribadah, hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik, dan hak kebutuhan lainnya.
Begitu juga bagi para demonstran yang melanggar atau menentang hukum, dia berharap penegakan hukum bisa dilakukan secara profesional berbasis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
