Oleh: Watir Pradhika
Co-Founder Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI)
Bagi petani, musim tanam seringkali datang membawa kecemasan. Di balik riuh wacana ketahanan pangan nasional, para petani kerap dihadapkan pada realitas yang getir: pupuk subsidi yang hilang dari pasaran, harga eceran yang melejit tak terjangkau, hingga alokasi yang menguap ke tangan nakal para pemburu rente.
Padahal bagi petani, kelangkaan pasokan pupuk lebih dari sekedar persoalan administratif, melainkan ancaman langsung terhadap produktivitas lahan dan masa depan dapur mereka.
Di sisi lain, skema pengawasan yang berjalan selama ini memperlihatkan batas jangkauannya. Penegakan hukum yang bersifat post facto, baru riuh ketika kasus penyelewengan mencuat ke publik, ketika pasokan sudah terlanjur bocor, atau kekecewaan petani terlanjur meluas, seringkali gagal menyelamatkan musim tanam yang tengah berlangsung.
Pola reaktif seperti ini justru tak jarang jadi celah yang terus dimanfaatkan oleh para pemburu keuntungan di balik rantai distribusi.
Pertanyaannya, mampukah skema pengawasan bergeser dari pola reaktif menuju ke sistem pencegahan yang presisi?
Pertanyaan tersebut menemukan ruang jawabannya dalam gagasan besar yang diusung Kasubdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara Direktorat Politik Baintelkam Polri, Kombes Pol Sunarya, S.I.K. Momentum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I LAN RI jadi pijakan bagi Kombes Sunarya untuk mengusung gagasan strategis bertajuk “Transformasi Tata Kelola Kolaborasi Deteksi Dini Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi”.
Secara substantif, gagasan ini menawarkan pergeseran paradigma yang mendasar: mengalihkan fokus dari sekadar penindakan di ujung rantai menuju penguatan arsitektur deteksi dini berbasis risiko (risk-based early detection). Sebuah cara pandang baru dalam melihat mata rantai distribusi pupuk nasional.
“Tujuan proyek perubahan ini untuk mewujudkan sistem deteksi dini yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar alumni AKABRI (sekarang AKPOL) Angkatan 1996 itu, Rabu (23/9/2026).
Sebabnya, fungsi pengawasan dan intelijen tak lagi diposisikan sebagai pemadam kebakaran, melainkan instrumen navigasi yang mampu membaca anomali data, seperti ketidaksesuaian data penerima, fluktuasi stok daerah, memetakan wilayah rawan, serta menyumbat potensi penyimpangan sebelum kebocoran fisik benar-benar terjadi.
Namun, membangun sistem deteksi dini yang efektif dalam ekosistem pupuk subsidi jelas bukan perkara mudah. Kompleksitas rantai pasok pupuk subsidi melibatkan silang kewenangan yang luas dan rumit.
Basis data penerima ada di Kementerian Pertanian, aspek produksi dan logistik dipegang PT Pupuk Indonesia, pengawasan wilayah melekat pada Pemerintah Daerah, sementara fungsi pengamanan dan Intelkam ada di tubuh Polri. Tanpa integrasi yang kuat, jalinan kewenangan ini berisiko terjebak dalam sekat-sekat sektoral.
Kunci terobosan dari gagasan yang diusung mantan Direktur Intelkam Polda Sumbar itu terletak pada keberanian untuk meruntuhkan sekat sekat sektoral tersebut. Mendorong berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi data dan menyelaraskan peta kerawanan jelas bukan sekedar urusan administratif, melainkan upaya membangun ekosistem tunggal dalam pengawasan.
Ketika data alokasi, pergerakan stok, dan indikator risiko terintegrasi dalam satu sistem yang transparan, ruang gerak bagi praktik spekulasi, manipulasi data, maupun penimbunan secara otomatis akan menyempit. Langkah ini menegaskan sebuah refleksi penting dalam bernegara: bahwa pengawasan pupuk bersubsidi pada hakikatnya adalah bagian dari upaya menjaga salah satu sendi paling vital kehidupan bangsa.
Pupuk bukan sekadar komoditas niaga biasa, melainkan instrumen negara untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di akar rumput tetap terlindungi.
Inisiatif yang dihadirkan oleh Kombes Pol Sunarya memberikan gambaran tentang bagaimana kepemimpinan strategis di tubuh Baintelkam Polri mampu membaca dinamika zaman. Fungsi deteksi dini diwujudkan secara kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada isu keamanan konvensional, melainkan hadir secara konkret dalam mengawal hajat hidup masyarakat luas. Sebuah terobosan pemikiran yang patut diandalkan dan dikawal implementasinya demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia.
