JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk dalam 14 Proyek Strategis Nasiobal atau PSN baru. Padahal, katanya, dua proyek tersebut merupakan milik swasta.
Hal itu disampaikan Deddy Sitorus saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (1/4/2024).
“Saya agak terkaget-kaget. Setahu saya, mereka developer murni swasta. Mengapa bisa dapat PSN? Ada apa ini?” ucap Deddy.
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan apakah PIK dan BSD akan diperintahkan membangun rumah rakyat. Ia juga mempertanyakan dari investasi keduanya, seberapa besar yang bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara.
“Saya kaget kenapa jadi PSN,” ujar Deddy mengulangi ucapannya.
“Benar-benar melukai, kalau menurut saya,” imbuhnya.
Pertanyaan tersebut tak terjawab karena alasan keterbatasan waktu dalam rapat. Namun, Komisi VI DPR meminta jawaban tertulis dari Bahlil untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam forum tersebut.
Penetapan PIK 2 dan BSD menjadi PSN disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (18/3/2024). Saat itu, Airlangga mengatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan akan dibiayai swasta. Sebanyak 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, 14 PSN tersebut telah melalui kajian yang lengkap. Selain itu, didukung pula dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi.
“Tidak ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas,” kata Haryo dalam keterangan resmi pada Rabu, (27/3/2024).
PSN BSD, kata Haryo, bertujuan untuk kemajuan sektor pendidikan, biomedis, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi proyek ini sebesar Rp 18,54 triliun, yang diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja. Selain itu, disebut akan menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan menarik devisa hingga Rp 5,6 triliun.
Sementara itu, PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun, yang diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.
