Kerjanya Tak Jelas, Gubernur Jatim Khofifah Dikritik Melempem Kayak Kerupuk

SURABAYA, Rilpolitik.com – Advokat Jawa Timur, Muhammad Sholeh mengkritik keras Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa. Ia menilai kepemimpinan Khofifah di Jatim minim inovasi.

Pria yang akrab dengan sapaan Cak Sholeh itu membandingkan kinerja Khofifah dengan Gubernur lain di Pulau Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dia mengibaratkan kepemimpinan Khofifah melempem seperti krupuk.

“(Khofifah) melempem memang kayak kerupuk,” kata Cak Sholeh unggahan di akun Tiktoknya dikutip pada Sabtu (29/3/2025). Redaksi rilpolitik.com sudah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk mengutipnya.

Cak Sholeh menegaskan bahwa tudingan Khofifah melempem itu tidak asal ngomong. Ia mencontohkan sikap Khofifah yang tidak tegas terhadap kasus pungli di sejumlah SMA Negeri di Jatim seperti yang terjadi tahun lalu.

Dia kemudian membandingkan sikap Khofifah dengan Gubernur Jateng saat itu, Ganjar Pranowo, yang dinilai tegas melawan (pengutan liar) pungli.

“Ketika saya mengatakan bahwa gubernur Jawa Timur melempem itu nggak asal ngomong, punya dasar,” tegasnya.

“Satu tahun yang lalu, saya sudah pernah membuat konten terkait pungli di SMA-SMA Negeri. Kenapa Jawa Timur tidak seperti Jawa Tengah, saat itu gubernurnya masih Ganjar Pranowo marah ketika terjadi pungli di sekolahan SMA, ngancam kalau uang tidak dikembalikan kepala sekolah pecat,” sambungnya.

Pria dengan jargon ‘No Viral, No Justice’ itu berharap Khofifah juga bisa tegas melawan pungli, tetapi faktanya tidak. “Harapanku Jawa Timur tegas, gubernurnya ya tegas. Nyatanya ya nggak tegas,” katanya.

Dia mencontohkan kasus pungli di sekolah seperti biaya pengambilan ijazah. Dia mengatakan sempat terjadi kasus ijazah ditahan karena tidak bayar. Namun, ijazah itu akhirnya diberikan ke yang berhak usai viral.

“Saya juga pernah membuat konten terkait penahanan ijazah, sudah lulus tapi ijazahnya nggak diketno (dikasih). Alasannya, karena nunggak uang komite sekolah. Loh, ini pungli mana ini. Nggak boleh ijazah ditahan. Ketika tak viralkan, ijazah memang bisa dikeluarkan,” cerita dia.

Menurut Cak Sholeh, kasus seperti penahanan ijazah itu seharusnya tidak terjadi jika Khofifah tegas melarang pungli di sekolah.

Namun, kata dia, Khofifah nyatanya memang tidak bisa diharapkan. Sebab itu, ia menyebut Khofifah melempem.

“Kalau itu ada perintah dari gubernur supaya melarang SMA-SMA Negeri menahan ijazah, itu harapan kita. Nyatanya juga tidak melakukan. Wajar aku mengatakan melempem,” kata dia.

Sebagai informasi, kepemimpinan Khofifah di Jawa Timur saat ini sudah memasuki periode kedua. Ia bersama Emil Dardak dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030. Sebelumnya, pasangan tersebut sudah memimpin Jatim untuk periode 2019-2024.

(Ah/rilpolitik)