LAHAT, Rilpolitik.com – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, memasuki babak baru setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) menduga adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Lahat dari fraksi PDIP dalam proyek yang menelan biaya puluhan miliar rupiah dari APBD tahun 2024 itu.
“Kami juga banyak mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan kuat keterlibatan anggota DPRD dari Fraksi PDIP berinisial M dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Lahat,” kata Deputi K-MAKI Sumeel, Feri Kurniawan dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Feri pun meminta Kejari Lahat untuk segera memeriksa dugaan keterlibatan oknum tersebut agar menjadi terang.
“Agar spekulasi di tengah masyarakat ini mendapat penjelasan, Kejari Lahat juga harus periksa anggota Dewan yang bersangkutan, dan hasilnya harus dipublikasikan kepada masyarakat secara luas,” tegas Feri.
Feri sangat menyayangkan jika sampai ada keterlibatan oknum DPRD Lahat dalam dugaan korupsi pembangunan RSUD. Menurutnya, anggota DPRD seharusnya bisa mengawasi dengan ketat realisasi pembangunan tersebut agar sesuai dengan perencanaan dan tanpa ada korupsi.
Terlebih, lanjutnya, RSUD merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sehingga ia menyebut dugaan korupsi pada proyek tersebut sebagai kezaliman nyata.
Terakhir, Feri mengajak seluruh aktivis dan masyarakat untuk ikut mengawasi perjalanan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Lahat ini agar Kejari segera membuka siapa dalang dari kasus tersebut.
“Mari kawal bersama, awasi setiap perkembangan yang dikakukan Kejari. Semua harus punya komitmen berantas korupsi. Hukum harus ditegakkan dan APH tidak boleh kalah dengan koruptor,” tandasnya.
