Jubir PCO Sebut Program MBG Tak Sunat Anggaran Lain, Hanya Refocusing

JAKARTA, Rilpolitik.com – Juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) tidak memotong anggaran lainnya. Ia memastikan program tersebut menggunakan dana yang sudah dianggarkan.

“Jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain,” ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025).

Namun demikian, Dedek mengakui di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada fokus ulang terhadap program-progran kerjanya.

Dia menjelaskan, jika pemerintahan presiden sebelumnya fokus utamanya pembangunan infrastruktur secara massif, maka pada pemerintahan Prabowo beralih fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM), mulai MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah berencana memberikan pemeriksaan TBC secara gratis di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

“Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan,” jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing, melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

“Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai,” kata Dedek.