JAKARTA, Rilpolitik.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan menepis klaim Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya melakukan perlawanan hukum di PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran seperti itu. Sebab, Prabowo telah menerima masukan dari Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada celah hukum lain yang bisa ditempuh Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazahnya sudah bersifat final.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Sebab itu, Syahganda memastikan saran Prabowo adalah apa yang disampaikan Yusril, bukan klaim Gibran. “Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujar dia.
Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Dengan begitu, Syahganda menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” katanya.
Sebelumnya, Gibran mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Presiden Prabowo terkait polemik ijazahnya. Salah satu sarannya adalah meminta Gibran untuk terus melakukan perlawanan hukum lewat PTUN.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Sementara itu, Yusril menyebut perlawanan melalui PTUN sudah tidak memungkinkan lagi karena putusan MA sudah bersifat final. Langkah hukum paling mungkin adalah melakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kemendidasmen selaku pihak tergugat.
Namun, Yusril memastikan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK. Justru, kata dia, kemeterian tersebut akan mengeksekusi putusan MA.
“Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelas Yusril.
