Dua Organisasi Kepemudaan Getol Minta Polri di bawah Kementerian dan Copot Kapolri Sigit

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wacana penempatan Polri di bawah kementerian masih terus bergulir dan mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan. Salah satunya adalah Jaringan Pemuda Pengawal Reformasi Polri (JPPR Polri) dan Forum Pemuda dan Aktivis Indonesia (FPAI).

Dukungan mereka tidak hanya sekadar wacana, tetapi disertai dengan gerakan-gerakan aksi demonstrasi sebagai bentuk keseriusan menyuarakan aspirasinya.

Kedua organisasi tersebut satu suara terkait pentingnya reformasi Polri secara struktural dan menempatkan Polri di bawah kementerian.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.

1. Jaringan Pemuda Pengawal Reformasi Polri (JPPR Polri)

JPPR Polri menggelar aksi demonstrasi mendukung reformasi struktural Polri dan menuntut agar Polri berada di bawah kementerian. Aksi ini digelar di depan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Koordinator aksi, Aqil Maulidan, menyatakan bahwa Polri saat ini sedang dalam kondisi terpuruk. Untuk memperbaikinya, kata dia, tak cukup hanya melalui reformasi kultural, tetapi juga harus struktural.

Reformasi struktural, jelas Aqil, dilakukan dengan cara merombak jajaran Polri dari pucuk pimpinan pusat hingga daerah. Dalam hal ini, JPPR secara tegas mendesak pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan sebagai Kapolri.

“Tidak ada pilihan lain untuk memperbaiki kinerja institusi kepolisian kecuali dengan reformasi struktural yaitu dengan merombak jajaran polri dari pucuk pimpinan pusat hingga ke daerah,” tegas Aqil.

Solusi lain untuk memperbaiki institusi Polri, kata Aqil, adalah menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Ia membeberkan sejumlah alasan kenapa Polri sebaiknya di bawah kementerian.

Pertama, akuntabilitas dan transparansi. JPPR berpandangan bahwa Polri di bawah kementerian akan lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

“Kedua, pengendalian dan pengawasan. Kementerian dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap polisi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku,” kata Aqil.

Ketiga, koordinasi dan sinergi. Aqil mengatakan polisi dapat lebih mudah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya jika berada di bawah kementerian.

“Keempat, pengurangan penyalahgunaan Wewenang. Dengan berada di bawah kementerian, polisi akan lebih sulit melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” jelasnya.

Kelima, JPPR menilai Polri akan lebih profesional jika berada di bawah kementerian. Keenam, Polri akan lebih sulit dipolitisasi untuk kepentingan sesaat.

“Ketujuh, polisi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat jika berada di bawah kementerian,” pungkasnya.

2. Forum Pemuda dan Aktivis Indonesia (FPAI)

Sebelumnya, Forum Pemuda dan Aktivis Indonesia (FPAI) juga menyampaikan pandangan yang sama, yaitu menempatkan Polri di bawah kementerian dan copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua FPAI, Anis Anwari menilai Polri saat ini sudah menjadi lembaga yang terlalu perkasa (superbody), namun minim pengawasan. Ia menyoroti sejumlah skandal yang dilakukan oknum Polri.

“Dari skandal internal yang mencederai keadilan hingga tindakan represif aparat hingga menelan nyawa warga sipil, semua berpangkal pada satu titik: ketiadaan kontrol politik sipil yang kuat,” ungkap Anis.

Atas dasar itu, Anis mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan langkah legislatif dengan menempatkan Polri di bawah koordinasi kementerian.

“Polri harus dipisahkan dari kedudukan langsung di bawah Presiden agar tidak lagi menjadi instrumen politik kekuasaan,” kata Anis.

Anis menilai status Polri yang saat ini berada di bawah Presiden langsung sangat rentan disalahgunakan sebagai alat pemukul lawan politik. “Dengan berada di bawah kementerian, Polri akan memiliki jarak yang sehat dari lingkar kekuasaan ‘ring satu’, sehingga mampu bertindak sebagai penegak hukum yang murni profesional dan netral,” tegasnya.

Anis melihat bahwa masifnya masalah sistemik mulai dari penyalahgunaan wewenang, gaya hidup mewah, hingga kekerasan berlebih menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Polri telah gagal.

“Penempatan di bawah kementerian akan menciptakan mekanisme check and balance yang efektif, di mana menteri dari unsur sipil dapat melakukan audit kinerja dan etika secara objektif tanpa terhambat solidaritas korps yang sempit,” ujarnya.

Anis mengatakan, sudah saatnya Polri bertransformasi menuju Civilian Policing dan menanggalkan sisa-sisa kultur militeristik.

“Sebagai aparat penegak hukum di negara demokrasi, Polri harus sepenuhnya tunduk pada supremasi sipil,” ucapnya.

Anis juga menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Ia menilai Sigit sebagai penyebab gagalnya reformasi Polri.

Anis menegaskan bahwa tuntutan ini didasari atas rasa cinta agar Polri kembali ke khitahnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. “Kami tidak ingin kepolisian kita menjadi ‘negara di dalam negara’,” ujarnya.

Terkahir, Anis mengajak semua elemen pemuda dan aktivis di seluruh penjuru tanah air untuk merapatkan barisan, mengawal isu ini hingga reformasi Polri yang struktural dan fundamental dapat terwujud.

“Apabila aspirasi kami tidak mendapatkan respon dan terkesan diabaikan kami tegaskan dan kami pastikan bahwa kami akan melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh pemuda dan aktivis se indonesia untuk melakukan penyampaian aspirasi terbuka di setiap polda polres hingga polsek di seluruh tanah air,” tutup Anis.

(Ah/rilpolitik)