Dua Kali Disurati Tak Respons, Mahasiswa Demo DPRD Sumenep, Persoalkan Proyek Pengendalian Banjir

SUMENEP, Rilpolitik.com – Puluhan mahasiswa dari Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep (Dekam Sumenep) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumenep, Jawa Timur pada Senin (3/11/2025).

Mahasiswa menyuarakan ketidakpuasannya atas kinerja DPRD Sumenep terkait pelaksanaan proyek pengendalian banjir di sekitar Rumah Sakit Baghraf Healt Care (RS BHC) Sumenep.

Koordinator aksi, Moh. Ibnu Al Jazary menilai proyek pengendalian banjir tersebut terkesan politis dan hanya mengutamakan kepentingan korporat dibanding kebutuhan masyarakat terdampak. Sebab, proyek tersebut justru tidak dapat menyelesaikan persoalan banjir yang dialami masyarakat.

“Proyek (penanganan) banjir ini jelas tidak menyelesaikan masalah rakyat, malah diduga mengutamakan kepentingan politik dan korporat. Warga masih terendam banjir, aktivitas terganggu, dan tidak ada penyelesaian nyata,” kata Al Jazary dalam orasinya sebagaimana rilis yang diterima rilpolitik.com, Senin.

Al Jazary mengaku bahwa pihaknya sempat bersurat ke DPRD Sumenep untuk mendiskusikan persolan tersebut, tetapi tidak mendapatkan respons.

“Dua kali kami mengirim surat audiensi, namun DPRD tidak merespons,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Dekam Sumenep, Moh. Iskil El Fatih mendesak legislatif untuk segera mengambil sikap tegas terkait proyek yang dipersoalkan. Ia mengancam akan kembali demo jika tak kunjung ada tindakan.

“Jika DPRD terus menyembunyikan fakta atau mengulur waktu, kami akan kembali menggelar aksi. Banjir bukan sekadar proyek, tapi harapan rakyat yang selama ini diabaikan,” tegas Iskil.

Kehadiran mahasiswa ini kemudian diterima oleh Komisi III DPRD Sumenep. Ketua Komisi III, M Muhri menyatakan sepakat dengan seluruh isi tuntutan mahasiswa dan berkomitmen untuk mengawalnya.

“Masalah ini menjadi evaluasi bagi kami. Kami berkomitmen mengawal seluruh poin tuntutan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa, karena banjir bukan sekadar bencana, tetapi tanggung jawab bersama. Semua laporan terkait proyek ini akan kami tindaklanjuti secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Muhri pun menandatangani dokumen tuntutan Dekam Sumenep sebagai bukti keseriusan DPRD Sumenep untuk mengawal aspirasi terkait persoalan proyek pengendalian banjir di sekitar RS BHC.

Adapun isi tuntutannya sebagai berikut:

1. Mendesak DPRD memperkuat pengawasan seluruh proyek infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sesuai UUD 1945 dan UU Jasa Konstruksi.
2. Segera menindaklanjuti proyek pengendalian banjir RS BHC dan proyek PUTR sebelumnya, serta menyampaikan laporan publik secara transparan.
3. Memeriksa dan mengusut dugaan proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan kepentingan politik DPRD.
4. Menindaklanjuti proyek PUTR di Desa Gunggung dengan laporan publik yang jelas dan terbuka.
5. Melakukan reformasi total pengelolaan proyek infrastruktur dengan audit menyeluruh, transparansi penuh, dan akuntabilitas.

(War/rilpolitik)