DPR Usul Bansos Disetop Selama Kampanye Pilkada, Mensos Ngotot Tetap Bagi-Bagi

JAKARTA, Rilpolitik.com – DPR mengusulkan agar distribusi bantuan sosial (bansos) dihentikan sementara selama masa kampanye Pilkada 2024. Alasannya, pembagian bansos sering disalahgunakan untuk kepentingan politik paslon tertentu.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf ngotot akan tetap membagikan bansos sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. Ya sesuai dengan jadwal saja, sesuai dengan jadwal. Kita nggak pernah membahas secara khusus, tapi kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Gus Ipul saat menghadiri rapat di Komisi VIII DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu sepakat bahwa pencairan bansos tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik.

“Yang jelas kan bansos nggak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas,” ujar dia.

Diketahui, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus meminta pemerintah daerah untuk menghentikan program bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Penghentian ini dilakukan untuk sementara waktu hingga Pilkada 2024 selesai.

Deddy menilai bagi-bagi bansos di daerah rawan disusupi kepentingan politik elektoral salah satu paslon yang akan bertarung pada Pilkada 27 November 2024.

“Saya mohon perhatian yang ini, Pak Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Machmudin) untuk Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kota Tasik, dan satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pilkada kita, kalau bisa semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” kata Deddy dalam rapat bersama Kemendagri di Komisi II, Senin (11/11/2024).