Bapanas Sebut Beras Premium Harusnya Tak Kena PPN

JAKARTA, Rilpolitik.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berharap beras premium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Hal itu merespons pemaparan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut beras premium akan dipungut PPN 12 persen.

Arief masih berharap bahwa beras premium yang dimaksud Airlangga adalah beras khusus yang diimpor swasta.

“Mungkin definisinya bukan beras premium tapi beras khusus,” katanya di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Seperti halnya beras medium, Arief berkata beras premium seharusnya memang tidak dikenakan PPN. Sebab, perbedaan kedua jenis beras itu hanya pada kandungan komponen bulir patah atau broken.

Pada beras premium, komponen butir patah beras ditetapkan maksimal 15 persen, sedangkan di beras medium maksimal 25 persen. Di samping itu, beras medium dan premium sama-sama dikonsumsi banyak orang.

Sebab itu, ia mengusulkan yang dikenakan PPN 12 persen adalah beras khusus impor. Namun, Arief mengatakan pemerintah masih terus mengkaji jenis beras yang akan dikenakan PPN 12 persen.

“Ini pendapat pribadi saya. Kita pengennya beras medium dan premium tidak kena (PPN). Kalau beras khusus yang impor saja yang dikenakan (PPN) karena kita mau dorong produksi dalam negeri,” katanya.

“Kalau beras khusus impor yang dikenakan (PPN 12 persen) enggak apa-apa. Tapi kalau beras khusus yang diproduksi petani lokal ya kita kan mau mendorong produksi,” katanya.

Di sisi lain, Arief mengatakan keran impor beras khusus masih dibuka tahun depan. Beras khusus biasanya digunakan di restoran dan hotel. Keran impor yang ditutup pemerintah hanya untuk beras konsumsi.

“Beras yang disetop impor adalah yang dikonsumsi biasa. Jadi kalau beras khusus masih (bisa impor) karena beras ini masih tidak bisa diproduksi di Indonesia seperti Basmati.Tapi kalau beras yang kita konsumsi reguler kita setop (impor),” imbuhnya.