JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyampaikan pelaksanaan pendidikan negeri gratis mulai sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp302 triliun.
Menurut Said, angka tersebut baru hitungan sementara. Ia menjelaskan kebutuhan anggaran untuk SD, SMP, dan SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun. Sementara kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan Rp 92 triliun.
“Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp 210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp 302 triliun,” kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, program pendidikan gratis itu akan dilakukan secara bertahap. Said mengatakan penerapan bertahap diperlukan agar persiapan dan tata kelola anggaran bisa dilakukan dengan matang.
“Kita coba pilot project Rp 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya,” ujarnya.
Dia menyampaikan program tersebut baru bisa mulai terealisasi pada 2028, dengan cakupan sebesar 60 persen sampai 75 persen. Dan, baru terealisasi secara penuh pada 2029.
“Insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan,” ujarnya.
“Katakanlah di 2028 60% 75% dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100%. Saya ingin mencoba realistis,” sambungnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan perubahan dalam penyusunan APBN juga perlu memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait tenaga pendidik.
“Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus yang dipimpin Menko PMK Pratikno. Tim tersebut nantinya akan menghitung kebutuhan anggaran untuk menggratiskan biaya pendidikan perguruan tinggi negeri.
