JAKARTA, Rilpolitik.com – Dalam Seminar Nasional bertema Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan, yang diadakan oleh Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), para pembicara menggarisbawahi pentingnya peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, OMS dianggap memiliki peran strategis untuk menjaga dialog terbuka dan harmoni sosial.
Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, menjelaskan bahwa OMS tidak hanya hadir untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam membangun ruang dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat. “OMS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat. OMS adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga dialog yang terjadi bisa lebih inklusif,” jelas Adinda di Hotel Diradja, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2024).
Adinda menambahkan bahwa kebijakan publik yang baik haruslah lahir dari proses partisipatif yang melibatkan banyak pihak, termasuk OMS. “Kita harus berhati-hati ketika meminta negara untuk lebih banyak hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kebebasan masyarakat sipil tergerus oleh kebijakan-kebijakan yang terlalu mengatur kehidupan pribadi,” ujarnya.
Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, turut menegaskan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang publik yang dinamis dan aktif. Menurut Ray, kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul adalah hak fundamental yang harus selalu dijaga. “Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berisik. Ketika tidak ada suara yang berani bersuara, maka itu adalah tanda bahwa ada yang tidak beres,” tegasnya. Ray juga menekankan bahwa di tengah transisi pemerintahan, OMS harus bersiap menghadapi tantangan baru, termasuk tekanan dari kelompok-kelompok elit politik.
Di sisi lain, Lucius Karus dari Formappi mengungkapkan bahwa meskipun OMS di Indonesia telah berkembang pesat, mereka masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pendanaan dan keberlanjutan organisasi. “Banyak OMS yang hampir mati suri karena kesulitan pendanaan. Namun, kita tetap harus optimis bahwa konsolidasi masyarakat sipil akan terus berjalan,” ujarnya. Lucius menekankan bahwa meskipun kondisinya sulit, OMS tetap memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil.
Seminar ini memberikan pandangan yang luas tentang pentingnya OMS dalam menjaga demokrasi dan stabilitas sosial di Indonesia. Dengan tantangan yang semakin besar di masa transisi pemerintahan, OMS diharapkan dapat menjadi pilar yang menjaga agar suara rakyat tetap didengar dan diperjuangkan.
