NasionalPolitik

Yusril dan Sjafrie: Menata Ulang Pertahanan Negara dalam Perspektif HAM

×

Yusril dan Sjafrie: Menata Ulang Pertahanan Negara dalam Perspektif HAM

Sebarkan artikel ini
Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan).
Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan).

Revisi UU Pertahanan Negara harus menjadi momentum membangun sistem pertahanan yang tangguh menghadapi ancaman geopolitik dan teknologi, sekaligus menjamin supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Oleh: Hafid Abbas
Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI ke-8 (2012-2017)


Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 20 November 2026 di Jakarta membuka babak penting dalam perjalanan legislasi pertahanan Indonesia. Pertemuan tersebut membicarakan percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang diharapkan dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang pada awal 2027.

Pertemuan dua tokoh yang telah mengenal satu sama lain sejak dekade 1990-an itu bukan sekadar agenda koordinasi antarkementerian. Ada dimensi historis dan konstitusional yang menarik untuk dicermati. Keduanya pernah berada dalam lingkaran pemerintahan pada masa-masa penting menjelang berakhirnya Orde Baru dan menghadapi situasi politik yang penuh ketidakpastian pada 1998.

Kini, hampir tiga dekade setelah Reformasi, keduanya kembali bertemu untuk membicarakan masa depan pertahanan negara. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia sudah jauh berbeda. Ancaman tidak lagi hanya berbentuk agresi militer konvensional, tetapi juga perang siber, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), disinformasi, spionase digital, konflik geopolitik, dan berbagai bentuk ancaman hibrida.

Yusril sendiri mengemukakan bahwa UU Pertahanan Negara yang telah berlaku hampir seperempat abad perlu disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi militer, perang siber, dan AI.

Pertanyaannya, apakah revisi tersebut cukup diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara, atau justru harus menjadi kesempatan untuk menata kembali hubungan antara pertahanan negara, demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM?

Menurut hemat saya, perspektif terakhir inilah yang harus menjadi landasan utama pembaruan undang-undang tersebut.

Pertahanan yang kuat dan negara yang demokratis

Dalam negara demokrasi konstitusional, pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama pembentukan negara itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan demikian, pertahanan negara bukan semata-mata urusan kekuatan militer, persenjataan, dan strategi menghadapi musuh dari luar. Pertahanan juga merupakan instrumen untuk menjamin keselamatan manusia, melindungi kehidupan masyarakat, dan mempertahankan ruang demokrasi.

Di sinilah terdapat hubungan yang sangat mendasar antara pertahanan negara dan HAM. Negara memang memiliki kewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Namun, dalam menjalankan kewajiban tersebut, negara juga harus memastikan bahwa kewenangan pertahanan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak mengorbankan hak-hak warga negara.

Prinsip ini penting karena sejarah Indonesia memberikan pelajaran bahwa persoalan keamanan dan stabilitas politik dapat menjadi sangat kompleks ketika kewenangan negara tidak disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.

Baca juga:  Kepastian Hukum dan Politik: Menopang Stabilitas Kepemimpinan Prabowo

Reformasi 1998 telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya supremasi sipil, pembatasan kekuasaan, dan penegakan HAM. Karena itu, revisi UU Pertahanan Negara semestinya tidak hanya mengikuti perubahan teknologi dan geopolitik, tetapi juga memperkuat capaian demokratis yang telah diperjuangkan sejak Reformasi.

Pertahanan yang kuat tidak harus berhadapan dengan HAM. Sebaliknya, perlindungan HAM merupakan salah satu fondasi bagi legitimasi dan ketahanan negara.

Belajar dari pemikiran Juwono Sudarsono

Dalam konteks ini, pemikiran almarhum Prof Juwono Sudarsono patut kembali dihadirkan sebagai sumber refleksi.

Melalui pertemuan dan komunikasi saya via e-mail dengan Juwono, pada 22 Juni 1999, ketika Juwono masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerintahan Presiden BJ Habibie, dan saya Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ dan Ketua Dewan Pakar Yayasan ORBIT yang diketuai oleh Ibu Ainum Habibie. Dalam diskusi mengenai arah pendidikan nasional, Juwono mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukan sekadar slogan. Persatuan hanya memiliki makna apabila disertai keadilan sosial yang nyata.

Juwono juga menekankan pentingnya pemerataan pengetahuan, penguatan modal sosial, kesinambungan antargenerasi, dan kemampuan bangsa menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional.

Gagasan tersebut sesungguhnya relevan pula untuk memahami pertahanan negara.

Jika dalam pendidikan Juwono melihat keadilan sebagai fondasi persatuan, dalam pertahanan negara keadilan juga harus menjadi fondasi ketahanan nasional. Tidak mungkin membangun pertahanan yang kokoh apabila masih terdapat kesenjangan sosial yang tajam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta ketimpangan perlindungan hukum di antara warga negara.

Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer menghadapi ancaman eksternal. Ketahanan juga ditentukan oleh kemampuan negara membangun kepercayaan publik, menjamin keadilan, dan memastikan setiap warga negara merasa menjadi bagian yang setara dari republik ini.

Menarik pula dicatat ketika bertemu lagi dengan Juwono setelah beliau dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Juwono menyamakan tugas guru dan prajurit. Keduanya sama-sama mengabdi dengan penuh dedikasi, meskipun berada dalam konteks pengabdian yang berbeda.

Pandangan sederhana tersebut mengandung pesan mendalam: baik pendidikan maupun pertahanan pada akhirnya harus diabdikan untuk manusia dan masa depan bangsa.

Dengan demikian, semangat pemikiran Juwono patut menjadi salah satu landasan filosofis revisi UU Pertahanan Negara. Kekuatan pertahanan harus tumbuh bersama keadilan sosial, pendidikan, kesadaran kebangsaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ancaman siber dan tantangan baru HAM

Salah satu perubahan paling mendasar dalam lingkungan pertahanan global adalah berkembangnya teknologi digital dan perang siber.

Ancaman terhadap kedaulatan negara kini dapat terjadi tanpa kehadiran pasukan militer di wilayah teritorial. Serangan terhadap infrastruktur energi, sistem perbankan, jaringan komunikasi, pusat data pemerintah, dan fasilitas publik dapat melumpuhkan kehidupan masyarakat serta mengganggu fungsi negara.

Baca juga:  Kepastian Hukum dan Politik: Menopang Stabilitas Kepemimpinan Prabowo

Pemanfaatan AI juga membuka kemungkinan baru dalam pengumpulan informasi intelijen, pengenalan wajah, pengawasan digital, analisis perilaku, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma.

Namun, perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan persoalan serius dalam perspektif HAM.

Laporan Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Gina Romero, yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB pada 2026 dengan judul “Unmasking the Chilling Effects of the Digital Surveillance Ecosystem”, memberikan peringatan penting mengenai dampak pengawasan digital terhadap kebebasan sipil.

Laporan tersebut menjelaskan bagaimana ekosistem pengawasan digital dapat menciptakan efek ketakutan (chilling effects), sehingga masyarakat menjadi enggan menggunakan haknya untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa teknologi pengawasan yang dikembangkan atas nama keamanan dapat menimbulkan persoalan HAM apabila tidak dibatasi oleh hukum, prinsip kebutuhan, proporsionalitas, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang independen.

Dalam konteks revisi UU Pertahanan Negara, persoalan ini harus mendapat perhatian serius.

Jangan sampai ancaman perang siber dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan pengawasan terhadap masyarakat tanpa batas yang jelas. Jangan pula sampai konsep keamanan nasional digunakan untuk mencampuradukkan ancaman terhadap negara dengan kritik, perbedaan pendapat, atau aktivitas masyarakat sipil yang sah.

Negara tentu berhak mengembangkan kemampuan pertahanan siber. Namun, perlindungan infrastruktur digital strategis harus dibedakan secara tegas dari pengawasan terhadap kehidupan pribadi warga negara.

Hak atas privasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan hak memperoleh perlindungan hukum harus tetap dijamin, termasuk ketika negara menghadapi ancaman digital.

Di sinilah prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari desain kelembagaan dan kewenangan pertahanan, bukan sekadar tambahan normatif dalam penjelasan undang-undang.

Lima agenda penting revisi UU Pertahanan Negara

Menurut hemat saya, setidaknya terdapat lima agenda mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2002.

Pertama, mempertegas supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pembagian kewenangan antara Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga negara lainnya harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penguatan pertahanan tidak boleh mengurangi prinsip bahwa militer berada dalam sistem pemerintahan demokratis dan tunduk pada konstitusi serta hukum.

Kedua, merumuskan batas kewenangan pertahanan dalam menghadapi ancaman siber dan teknologi AI. Undang-undang perlu membedakan secara jelas pertahanan siber, penegakan hukum, intelijen, dan pengawasan terhadap masyarakat. Setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Ketiga, memasukkan prinsip HAM sebagai kerangka evaluasi kebijakan pertahanan. Setiap kebijakan, penggunaan teknologi, pengadaan sistem persenjataan, dan operasi pertahanan yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat perlu mempertimbangkan risiko pelanggaran HAM. Mekanisme pengawasan dan pemulihan bagi korban juga harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban negara.

Baca juga:  Kepastian Hukum dan Politik: Menopang Stabilitas Kepemimpinan Prabowo

Keempat, memperkuat ketahanan nasional berbasis masyarakat. Pertahanan negara tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan institusi militer. Pendidikan kewargaan, literasi digital, kemampuan masyarakat menghadapi disinformasi, ketahanan infrastruktur publik, dan pemerataan kapasitas teknologi harus menjadi bagian dari strategi pertahanan semesta. Namun, pelibatan masyarakat harus tetap berlandaskan hukum, kesukarelaan, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.

Kelima, memperkuat kerja sama internasional berdasarkan hukum internasional dan prinsip HAM. Ancaman siber, penggunaan AI dalam konflik bersenjata, serta perkembangan teknologi militer tidak mengenal batas negara. Karena itu, Indonesia perlu berperan aktif dalam mendorong tata kelola teknologi global yang bertanggung jawab, melindungi penduduk sipil, dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk tindakan yang melanggar HAM.

Kelima agenda tersebut penting agar revisi undang-undang tidak berhenti pada penyesuaian nomenklatur kelembagaan atau penambahan kewenangan institusi, melainkan menghasilkan arsitektur pertahanan yang lebih demokratis, efektif, dan berorientasi pada keselamatan manusia.

Momentum membangun pertahanan yang beradab

Pertemuan Yusril dan Sjafrie menghadirkan kesempatan penting untuk mempertemukan dua perspektif yang seharusnya saling melengkapi: perspektif pertahanan dan perspektif hukum serta HAM.

Kementerian Pertahanan memiliki tanggung jawab membangun kemampuan negara menghadapi ancaman strategis. Sementara itu, perspektif hukum dan HAM memastikan bahwa setiap kewenangan negara dijalankan dalam batas-batas konstitusi dan prinsip negara hukum.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Justru, keberhasilan revisi UU Pertahanan Negara sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut.

Pengalaman Reformasi 1998 mengajarkan bahwa kekuatan negara tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan pemerintah atau kemampuan institusi keamanan. Kekuatan negara juga ditentukan oleh kepercayaan rakyat, legitimasi demokratis, dan kepastian bahwa hak-hak setiap orang dihormati.

Karena itu, revisi UU Pertahanan Negara harus menjadi kesempatan untuk merumuskan kembali makna pertahanan dalam konteks Indonesia abad ke-21.

Indonesia membutuhkan pertahanan yang tangguh, modern, dan adaptif terhadap perkembangan geopolitik serta teknologi. Namun, Indonesia juga membutuhkan pertahanan yang beradab, yang tidak menjadikan keamanan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan secara berlebihan.

Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang memiliki kekuasaan tanpa batas untuk mengawasi rakyatnya, melainkan negara yang mampu melindungi rakyat tanpa kehilangan komitmen terhadap demokrasi, keadilan, dan martabat manusia.

Inilah kiranya warisan pemikiran yang dapat kita tarik dari refleksi Juwono Sudarsono, sekaligus tantangan kebijakan yang kini berada di hadapan Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin.

Pertahanan negara harus kuat untuk melindungi rakyat, tetapi juga harus beradab agar kekuatan negara tidak justru mengancam hak-hak rakyatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *