Oleh: Hafid Abbas
Dirjen Perlindungan HAM (2000-2006), dan Kepala Balitbang Kementerian Hukum dan HAM (2006-2010)
Salah satu tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan stabilitas kepemimpinan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Stabilitas itu tidak cukup dibangun melalui kekuatan politik di parlemen, besarnya koalisi pemerintahan, ataupun kewibawaan seorang presiden. Lebih mendasar dari semua itu adalah kepastian hukum dan kepastian politik. Tanpa keduanya, pemerintahan akan mudah terombang-ambing oleh perubahan konstelasi politik, ketidakpastian regulasi, konflik kewenangan, dan lemahnya kepercayaan publik.
Kepastian hukum memberikan pijakan bagi penyelenggaraan negara agar kekuasaan berjalan berdasarkan konstitusi, bukan kehendak politik sesaat. Sementara itu, kepastian politik diperlukan agar agenda pemerintahan memperoleh dukungan, kesinambungan, dan legitimasi yang memadai. Kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang semata-mata memiliki kekuasaan besar, melainkan pemerintahan yang mampu menggunakan kekuasaan secara konstitusional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks inilah, figur Yusril Ihza Mahendra patut dipertimbangkan sebagai salah satu tokoh strategis untuk menopang stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.
Pertama, kapasitas intelektual dan keilmuan hukum konstitusi.
Yusril bukan sekadar politisi yang memahami praktik kekuasaan. Ia adalah ilmuwan hukum tata negara, guru besar, penulis, dan pemikir yang memiliki cakrawala pengetahuan luas. Pendidikan akademiknya mencakup ilmu hukum, filsafat, dan doktor ilmu politik. Kemampuan intelektualnya ditunjang penguasaan bahasa asing, termasuk Inggris dan Mandarin.
Kombinasi keilmuan tersebut penting dalam pemerintahan yang menghadapi persoalan ketatanegaraan semakin kompleks. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengambil keputusan politik, tetapi juga memahami konsekuensi konstitusional, filosofis, dan yuridis dari setiap kebijakan.
Dalam negara demokrasi, kepastian hukum tidak boleh menjadi sekadar slogan. Ia harus menjadi pedoman bagi presiden, pemerintah, parlemen, lembaga peradilan, dan seluruh institusi negara. Yusril memiliki modal intelektual untuk menjembatani kebutuhan politik pemerintahan dengan disiplin konstitusi.
Kedua, integritas kenegarawanan dalam menjaga kehormatan Indonesia di panggung internasional.
Yusril memiliki karakter yang menarik dalam diplomasi: ia dapat bersikap terbuka terhadap kerja sama internasional, tetapi tidak mengorbankan martabat bangsa.
Salah satu pengalaman yang pernah dikisahkannya adalah ketika memenuhi undangan pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Australia di Parliament House, Canberra. Setibanya di lokasi, ia diminta menjalani pemeriksaan keamanan yang mengharuskannya melepas sepatu, jaket, ikat pinggang, dan sejumlah perlengkapan pribadi. Yusril memilih tidak melanjutkan pertemuan dan kembali ke hotel.
Alasan yang dikemukakannya bukan penolakan terhadap prosedur keamanan, melainkan persoalan asas resiprositas. Menurutnya, ketika pejabat Australia berkunjung ke Jakarta, Indonesia memberikan penghormatan, penjemputan, dan pengawalan yang layak. Hubungan bilateral, dalam pandangannya, harus dibangun atas dasar penghormatan yang setara.
Sikap serupa tercermin dalam pandangannya terhadap tekanan Amerika Serikat pascatragedi 11 September 2001. Ketika sejumlah negara menerapkan undang-undang keamanan internal seperti Internal Security Act (ISA), Indonesia juga menghadapi harapan agar kembali menerapkan instrumen hukum serupa dengan yang pernah berlaku pada masa Orde Baru.
Yusril menolak gagasan tersebut. Indonesia, menurut argumentasi yang pernah disampaikannya, telah memilih jalan demokrasi. Kembali kepada instrumen otoritarianisme masa lalu sama artinya dengan melakukan bunuh diri terhadap pilihan reformasi sendiri. Barat tidak semestinya dahulu mengecam otoritarianisme Indonesia, tetapi kemudian mengharapkan Indonesia kembali ke praktik yang sama ketika kepentingan keamanan mereka menghendakinya.
Dalam persoalan internasional lainnya, Yusril juga dikenal mempertahankan argumentasi hukum Indonesia ketika menghadapi tekanan negara lain, termasuk menyangkut pertanggungjawaban negara atas insiden kekerasan di Timor Timur.
Inti dari sikap tersebut adalah satu: Indonesia harus dihormati sebagai negara berdaulat, bukan diperlakukan sebagai negara yang selalu harus mengikuti standar ganda kekuatan-kekuatan besar. Inilah kualitas kenegarawanan yang penting dimiliki seorang pemimpin nasional.
Ketiga, pengalaman mengawal transisi Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi.
Peristiwa 1998 merupakan salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Bangsa ini memilih beralih dari sistem politik otoriter dan militeristik menuju demokrasi, dari sentralisasi menuju desentralisasi, dari pembatasan kebebasan menuju keterbukaan pers dan kebebasan berpendapat, serta dari dominasi kekuasaan menuju supremasi hukum.
Transisi semacam itu bukan pekerjaan sederhana. Banyak negara yang mengalami perubahan rezim justru terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan, perpecahan, bahkan disintegrasi. Uni Soviet merupakan salah satu contoh bagaimana perubahan politik dapat diikuti pecahnya sebuah negara besar.
Indonesia berhasil melewati masa transisi tersebut tanpa kehilangan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu keberhasilan itu merupakan hasil perjuangan banyak tokoh dan kekuatan masyarakat. Namun, peran Yusril sebagai Menteri Kehakiman pada masa transisi tidak dapat diabaikan.
Dalam kapasitasnya sebagai salah satu penjaga pusat kebijakan hukum negara, Yusril menghadapi tantangan untuk menata kembali perangkat hukum dan kelembagaan agar perubahan politik berlangsung dalam kerangka konstitusional. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting: demokratisasi harus disertai kepastian hukum agar perubahan kekuasaan tidak berubah menjadi kekacauan negara.
Pengalaman historis tersebut merupakan modal berharga bagi pemerintahan Prabowo yang harus menjaga keseimbangan antara efektivitas kekuasaan, stabilitas politik, dan supremasi hukum.
Keempat, pengalaman panjang dalam diplomasi dan organisasi hukum internasional.
Yusril memiliki rekam jejak dalam pergaulan internasional, termasuk keterlibatannya dalam organisasi hukum regional dan internasional, seperti Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan Gerakan Non-Blok.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kapasitasnya tidak terbatas pada persoalan domestik. Ia memahami bagaimana kepentingan Indonesia harus diperjuangkan melalui diplomasi, argumentasi hukum, dan kerja sama multilateral.
Di tengah perubahan geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga independensi politik luar negeri sekaligus memperkuat posisi strategis bangsa. Pengalaman Yusril dapat menjadi aset penting untuk tujuan tersebut.
Yusril dan kebutuhan kepemimpinan nasional
Keempat keunggulan tersebut relevan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo saat ini. Presiden membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat kepastian hukum, menjaga keseimbangan politik, memahami konstitusi, dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional.
Karena itu, apabila terbuka proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, nama Yusril Ihza Mahendra layak dipertimbangkan secara serius. Konstitusi melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Tentu, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar penghargaan atas perjalanan panjang seorang tokoh. Jabatan itu harus menjadi instrumen untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kepemimpinan nasional.
Indonesia membutuhkan stabilitas yang bersumber dari kepastian hukum dan kepastian politik, bukan stabilitas yang semata-mata bertumpu pada kekuatan kekuasaan. Dengan kapasitas intelektual, integritas kenegarawanan, pengalaman reformasi, dan jaringan internasional yang dimilikinya, Yusril mempunyai modal untuk menopang kebutuhan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan Presiden Prabowo mewujudkan Asta Cita tidak hanya ditentukan oleh visi dan keberanian mengambil keputusan, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang mendampinginya. Mempertimbangkan Yusril Ihza Mahendra sebagai Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pembagian jabatan politik. Lebih dari itu, hal tersebut dapat menjadi pilihan strategis untuk memperkuat fondasi hukum, stabilitas politik, dan masa depan demokrasi Indonesia.



![Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Instagram resmi Dasco]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/09/1000071037-350x220.jpg)









![Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Instagram resmi Dasco]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/09/1000071037-180x130.jpg)


