JAKARTA, Rilpolitik.com – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar cermat dalam menentukan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai, sidang paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila hingga Kamis (19/11/2026) kemarin, Presiden Prabowo belum juga menyerahkan dua nama Cawapresnya ke MPR.
“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Menurut UUD 1945, jelas Mahfud, pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR bahwa penghitungan waktu dalam proses pengisian jabatan Wapres itu menggunakan hitungan hari kerja, bukan hari kelender.
“Di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menyarankan agar sidang paripurna dengan agenda memilih dan melantik Wapres baru sebaiknya dilaksanakan setelah terpenuhi masa 14 hari kerja sejak MPR menerima usulan tersebut. Langkah itu diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR. Misalnya, Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206), maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” ujar dia.
“Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tambah mantan Menko Polhukam RI itu.
Meski begitu, Mahfud mengingatkan penyesuaian jadwal tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu pengisian jabatan wakil presiden, yakni paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
“Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur),” tegasnya.
Ia menilai kehati-hatian dalam menentukan jadwal sidang penting agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak justru menimbulkan persoalan hukum maupun polemik politik baru ke depan.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” pungkas Mahfud.
MPR Jadwalkan Sidang 9 Desember
Sebelumnya, MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo diberi tenggat hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya.
Keputusan tersebut diambil setelah MPR menyepakati perubahan jadwal sidang yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026. Pimpinan MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
(Ah/rilpolitik)




![Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Instagram resmi Dasco]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/09/1000071037-350x220.jpg)

![Profesor Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Profesor Hafid Abbas (kanan). [Foto ini telah ditingkatkan kualitasnya menggunakan AI karena resolusi gambar asli yang rendah]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000080212-350x220.jpg)







![Sufmi Dasco Ahmad. [Foto: Instagram resmi Dasco]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/09/1000071037-180x130.jpg)

![Profesor Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Profesor Hafid Abbas (kanan). [Foto ini telah ditingkatkan kualitasnya menggunakan AI karena resolusi gambar asli yang rendah]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000080212-180x130.jpg)