JAKARTA, Rilpolitik.com – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab meminta Panglima TNI bertanggung jawab atas insiden yang terjadi dalam acara Maulid Nabi di Gampung Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh pada 4 November 2026.
Dalam acara tersebut diketahui terjadi insiden kekerasan, diduga akibat adanya upaya paksa pasukan TNI menurunkan pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh masyarakat. Akibatnya, satu orang meninggal dunia atas nama Abzalul Rizal (20) diduga kena tembakan dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.
“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” kata Amiruddin dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurut Amiruddin, Panglima TNI juga perlu melakukan pemeriksaan dan memproses hukum secara terbuka komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan kepada masyarakat. Hal itu penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Panglima.
“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” lanjutnya.
Dia juga meminta Panglima TNI atau Menko Polhukam membentuk Tim Gabungan Investigasi dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat untuk menelusuri peristiwa tersebut
Secara bersamaan, Komnas HAM juga akan melakukan investigasi secara independen.
“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,“ tegas Amiruddin.
Amiruddin juga meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan otopsi forensik terhadap korban untuk memastikan penyebab kematian. Hal itu diperlukan untuk mencegah polemik penyebab kematian korban. Hasil otopsi forensik ini juga diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.
Jika mengacu kepada UU Pemerintahan Aceh, Aceh saat ini berada dalam keadaan damai. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan perkembangan politik di Aceh, semestinya dihadapi oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat yang menunjukan suasana damai, bukan lagi dengan perangkat dalam situasi konflik.
Amir menilai perlu mengedepankan peran kepolisian dalam menangani kegiatan masyarakat di ruang publik, terutama dalam rangka menjaga kebebasan publik untuk menyatakan pendapat secara damai.
“Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini, jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut,” terang Amiruddin.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM ke depan di Aceh, sudah saatnya pemerintah membuka dialog yang lebih konstruktif mengenai berbagai hal yang masih dikeluhkan oleh masyarakat Aceh, terutama hal-hal yang telah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh.
“Termasuk mengenai bendera yang akan menjadi simbol daerah Aceh yang telah diatur oleh pasal 246, UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk dialog yang konstruktif ini Mendagri perlu mengambil inisiatif segera,” tegas Amiruddin.
