JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut pihaknya sebagai mitra tidak dilibatkan oleh Pertamina dalam menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku per hari ini, Rabu (10/6/2026).
“Kami tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya, tidak pernah diajak berdiskusi dan tidak pernah dimintai pertimbangan terkait kenaikan harga Pertamax ini,” kata Mufti kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Mufti menilai kebijakan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi terkesan sembunyi-sembunyi. Ia menyayangkan DPR tak dilibatkan dalam keputusan tersebut.
Padahal, kata politikus PDIP itu, kenaikan harga BBM berdampak secara langsung terhadap masyarakat luas.
“Padahal berkali-kali kami sudah menyampaikan keberatan terhadap pola pengambilan kebijakan seperti ini. Kenaikan harga BBM, meskipun non-subsidi, tetap berdampak pada masyarakat luas dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang terkesan sembunyi-sembunyi dan minim komunikasi,” ujar Mufti.
“Kami sangat menyayangkan jika kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat diambil tanpa melibatkan DPR sebagai representasi rakyat. Jangan sampai pemerintah terkesan mengambil keputusan sendiri tanpa memedulikan aspirasi masyarakat dan masukan dari DPR,” tambahnya.
Mufti meminta Pertamina untuk lebih terbuka. Mufti tak ingin komunikasi yang sama terulang kembali.
“Karena itu, kami meminta pemerintah dan Pertamina lebih terbuka, lebih menghargai fungsi pengawasan DPR dan tidak mengulangi pola komunikasi yang selama ini menimbulkan kekecewaan publik,” ujarnya.
Diketahui, Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau naik Rp3.950 per liter.
Selain itu, Pertamina juga menaikkan harga Pertamax Green dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter atau naik Rp4.100 per liter.
