JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup secara permanen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang menyebabkan 72 siswa di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, mengalami keracunan.
Charles menilai SPPG yang menyebabkan keracunan siswa tidak cukup hanya diberi sanksi penutupan sementara untuk menjawab keseriusan dampak yang ditimbulkan. Menurutnya, pencabutan izin operasional harus menjadi standar penegakan hukum bagi BGN.
“Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” kata Charles, Minggu (5/4/2026).
Charles mengatakan, sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.
“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” ujarnya.
Charles lalu meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Hal ini dilakukan supaya kejadian yang sama tidak terulang.
Diketahui, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu MBG di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para korban tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.
